Namanya Disebut Dalam Pengadaan BMHP, Anggota DPRD Sula Ini Mengelak Saat Ditanya Hakim

Lasiji Leko saat keluar dari ruang persidangan Pengadilan Negeri Ternate. (Aksal/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Lasiji Leko, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang korupsi anggaran belanja tak terduga (BTT) yang digelar di Pengadilan Tipikor Negeri Ternate, Senin (10/6).

Politisi PBB ini diduga terlibat dalam pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) pada kegiatan percepatan penanganan Covid-19 tahun 2021 senilai 26 miliar lebih.

Lasiji dalam keterangannya mengelak saat ditanya hakim. Ia mengaku tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah ini.

“Waktu itu saya datang ke Inspektorat menanyakan terkait dengan rekomendasi Desa Waigai, karena beliau (Kades) Waigai diperiksa. Saya datang ke Inspektorat sore bersamaan juga terdakwa datang, tapi saya tidak tahu,” katanya.

Dia juga membantah terkait adanya barang pengadaan yang disimpan di Kantor DPC PBB Sula. Menurutnya, barang tersebut di simpan di Sekretariat. Namun ia tidak tahu jenis barang apa.

“Barang-barang ada, tapi tidak tahu itu barang apa, karena kontrak (Sekretariat DPC PBB) di situ sudah selesai,” timpalnya.

Sementara bukti chatingan melalui WhatsApp antara Lasiji dengan terdakwa yang diperlihatkan juga tak diakuinya. Lasiji menyangkal bahwa itu bukan nomornya.

β€œItu bukan nomor saya,” jawab Lasiji saat ditanya pengacara terdakwa.

Padahal, informasi yang diterima nomor tersebut digunakan Lasiji. Dia juga disebut sering bertemu dengan mendiang Kepala Dinas Kesehatan Bahrudin. Namun lagi-lagi ia membantahnya.

Majelis hakim kemudian meminta kepada JPU dan kuasa hukum untuk membuktikan hal tersebut.

Sekadar diketahui, dalam kasus BTT BMHP yang merugikan keuangan negara senilai 1.622.840.441 (1,6 miliar) ini menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Muhammad Bimbi sebagai terdakwa. (gon/ask)