Sidang Korupsi BTT Kepulauan Sula, Sekda dan Kadinkes Dihadirkan Sebagai Saksi

Delapan saksi dihadirkan dalam sidang korupsi BTT Covid Kepulauan Sula

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sekretaris Daerah Kepulauan Sula Muhlis Soamole dan Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula Suryati Abdullah dihadirkan dalam sidang korupsi anggaran belanja tak terduga (BTT) yang digelar di Pengadilan Tipikor Negeri Ternate, Senin (10/6).

Muhlis dan Suryati bersama enam orang lainnya dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan keterangan terkait anggaran BTT yang dipakai untuk pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) pada kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kepulauan Sula tahun 2021 lalu.

Dalam kasus BTT BMHP yang merugikan keuangan negara senilai 1.622.840.441 (1,6 miliar) ini menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Muhammad Bimbi sebagai terdakwa.

JPU Maikel Fredinand Korengkeng mengatakan, pihaknya hari ini menghadirkan delapan saksi. Mereka adalah Sekda Muhlis Soamole, Kadinkes Suryati Abdullah, Kasubag Perencanaan Said Lutfi, mantan Bendahara Dinkes Pipit Permata Sari, Gina S.Tidore selaku Kepala BPKAD, Lasidi Leto selaku anggota DPRD Sula, dan Hasan La Joande serta Andi.

Sementara Suryati dihadapan majelis hakim mengungkapkan, ia diangkat sebagai Kadis Kesehatan pada 8 Juni 2021. Namun sampai November 2021 barulah resmi, karena proses adminitrasi kurang sehingga dikembalikam ke asal pegawainya yakni Tidore sesuai surat dari KASN. Setelah itu pengurusan adminitrasi sampai selesai kemudian kembali ke Sula pada posisi Plt Kadis sampai sekarang.

“Jadi saat itu dasarnya merencanakan BMHP itu karena ada varian baru Covid. Kalau pada saat itu saya meminta peningkatan APD level satu dan level dua,” katanya.

Proses permintaan review pada saat itu dilakukan oleh mendiang Plt Kadinkes Bahruddin. Anggaram BTT ini dicairkan sekaligus. Sedangkan untuk rekanan/penyedia pada saat itu penunjukan langsung.

“Untuk PPK saya menunjuk terdakwa (Muhammad Bimbi). Saat proses pencairan saya sudah kembali ke asal pegawai (Tidore Kepulauan). Jadi setelah proses pencairan selesai, baru saya kembali ke Sula,” ujarnya.

“Saat kembali ke Sula saya tanya ke PPK bagaimana kegiatan ini. Sebab saat saya cek barangnya belum ada di kantor. Namun penjelasan dari PPK bahwa rekanan menyewa gudang di luar untuk menaruh barang, karena gudang Dinkes saat itu full,” sambungnya. (gon/ask)