PENAMALUT.COM, TERNATE – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Saifuddin Juba, disebut menerima uang dari PT. Hijrah Nusatama.
Saifuddin dan Daud Ismail disebut bersama-sama mendatangi kantor PT. Hijrah yang beralamat di Kelurahan Gamtufkange, Kota Tidore, untuk mengambil uang. Total uang yang diambil senilai 6 miliar.
Ini terungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Direktur Utama PT. Hijrah Nusatama, Hadiruddin Haji Saleh, saat dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Kamis (1/8) kemarin.
Hadiruddin menerangkan bahwa pada tahun 2020 sampai 2021, pihaknya menangani pekerjaan peningkatan jalan Saketa-Dahepodo sepanjang 16 kilometer. Selain itu, pada tahun 2022-2023, juga menangani pekerjaan jalan multi years di ruas yang sama.
Dari situlah, Hadiruddin mulai dimintai uang oleh Kepala Dinas PUPR Sairudin Djuba dan Kepala Bidang Bina Marga Daud Ismail. Cara mereka minta uang kepadanya di setiap setelah pencairan uang proyek. Daud Ismail alias Au datang ke kantornya. Tercatat setiap bulan sebanyak tiga kali Daud Ismail meminta uang untuk keperluan Abdul Gani Kasuba.
Uang yang ia berikan kepada Saifuddin Djuba dan Daud Ismail ini katanya untuk memenuhi permintaan Abdul Gani Kasuba. Setiap mereka datang, Hadiruddin memberikan uang 50 sampai 60 juta dalam bentuk cash.
“Sehingga ditotalkan pekerjaan proyek di PUPR sampai kontrak berakhir di Desember 2023, uang yang diberikan sekitar 4,5 miliar. Ini untuk proyek peningkatan jalan Saketa-Dahepodo dengan nilai pekerjaan 50 miliar,” kata JPU Andry Lesmana saat membacakan BAP Hadiruddin.
Sedangkan untuk proyek multiyears peningkatan jalan Saketa-Dahepodo pada tahun 2023 senilai 43 miliar, Saifuddin Juba dan Daud Ismail juga meminta uang senilai 1,5 miliar.
Hadiruddin bersedia memberikan uang tersebut karena jika menolak atau belum memberikan, maka Daud Ismail dan Abdul Gani Kasuba akan mempersulit ketika dirinya mengajukan pencairan uang pekerjaan proyek.
Majelis hakim kemudian menanyakan kepada AGK uang tersebut diterima sekaligus atau bertahap?
Namun AGK membantah dan menegaskan tak pernah menerima uang tersebut.
“Mohon maaf yang mulia, tidak sempat terima (uang) itu,” jawab AGK.
“Tidak apa-apa bantahan saudara,” potong ketua majelis.
Sidang akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan ahli dari terdakwa. (ask)
