Pj Gubernur Bersama Forkopimda Maluku Utara Hadiri Rakornas di Bogor

Pj Gubernur dan Forkopimda Maluku Utara Hadiri Rakornas di Bogor. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, bersama Forkopimda Malut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11). Acara yang mengusung tema “Menuju Indonesia Emas 2045” ini dilaksanakan Kemendagri Republik Indonesia.

Selain Pj Gubernur, Rakornas yang dibuka Presiden Prabowo Subianto itu juga dihadiri seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2024.

“Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dilaksanakan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah melalui peran aktif koperasi dan BUMDesa sebagai aktor utama, dimana koperasi sebagai penyedia bahan baku dan BUMDesa sebagai penyedia jasa catering dan distributor,” ucapnya.

Kemudian, untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, perlu dilakukan enam komponen penting, yakni pertama, membangun kolaborasi melawan kemiskinan, dimana pemerintah harus menyediakan integrasi data yang akurat dan inklusif dan membangun kemitraan yang kuat. pemerintah harus menyediakan satu kartu sejahtera dan meningkatkan kepesertaan jamsos.

Kedua, kata Prabowo, sejahtera mulai dari desa, semua akan terwujud bila dana desa tepat daya dan guna yang lahir dari aparat desa berkompeten dan didukung dengan infrastruktur desa yang memadai.

Ketiga, mengayomi pahlawan devisa, yaitu pemerintah daerah harus menjaga pekerja migran dengan keterampilan tinggi, meningkatkan kepatuhan prosedur keberangkatan dan memperkuat pengelolaan desa migran yang produktif.

Keempat, koperasi perkasa rakyat berdaya, maka pemerintah harus melakukan diversifikasi usaha koperasi, transformasi digitalisasi, perluasan akses pemberdayaan termasuk program makan bergizi gratis

Kelima, untuk UMKM digital berskala global. Pemerintah harus permudah akses modal dan perizinan, melakukan ekspansi pasar global dan mengoptimalisasikan teknologi digital.

Keenam, untuk masif berekonomi kreatif, pemerintah butuh data terpadu pelaku ekonomi kreatif, jaminan perlindungan sosial bagi pelaku ekonomi kreatif dan harus terus menerus melakukan promosi ekonomi kreatif sebagai agenda rutin di daerah.

Diketahui, Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 diikuti para pejabat menteri, Kapolri dan para Kapolda serta Kapolres, Panglima TNI dan jajaran Tinggi TNI pusat serta daerah, para Kajati dan Kajari, para Kabinda, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota, jajaran pimpinan KPU pusat dan daerah, Bawaslu pusat dan daerah, para Kepala BI, para kepala BPS, jajaran pimpinan tinggi TNI-AU, dan kepala Organisasi Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Satu Pintu se-Indonesia.

Untuk provinsi Maluku Utara, dihadiri langsung Pj Gubernur Maluku Utara didampingi Kajati, Kapolda, Danrem 152/Babullah, Danlanal, Danlanud, delapan Bupati dan dua Wali Kota se-Maluku Utara. (ano/tan/adv)