PENAMALUT.COM, TERNATE – Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Bahruddin, menanggapi rencana Pemkot melakukan reklamasi di pesisir pantai Fitu hingga Jambula untuk pengembangan kawasan ekonomi baru.
Menurut Junaidi, pembangunan kawasan reklamasi itu selama menggunakan pihak ketiga, maka sah-sah saja dan tidak membebankan APBD dalam kondisi efesiensi sekarang.
“Kiranya pilihan pilihan reklamasi gunakan APBD cukup berat, sementara kebutuhan-kebutuhan prioritas yang lain juga banyak. Tapi kalau itu investasi pihak swasta, pemerintah juga harus menyiapkan sejumlah kajian mendalam,” katanya, Rabu (28/5).
Politisi Demkokrat menyebut rencana Pemkot ini selain mengejar kebutuhan ruang, dampak geologi dan sebagainya juga harus dihitung oleh pemerintah. Sebab di wilayah Selatan sudah ada reklamasi, yaitu Kayu Merah-Kalumata bahkan Utara juga telah direklamasi.
“Kawasan yang direklamasi itu juga belum dimanfaatkan, harusnya dimanfaatkan dulu kan. Misalnya Selatan kalau isunya pengembangan kawasan ekonomi baru, mengapa tidak menggunakan lahan reklamasi yang sudah ada. Kemudian baru menambah kawasan reklamasi,” bebernya.
Dia bilang, saat dilakukan reklamasi di wilayah pesisir pantai Fitu hingga Jambula tentunya ada ekosistem yang terganggu dan dampaknya banyak aspek. Sehingga ini yang harus dihitung oleh pemerintah. Selain sandaran ke Amdal, Pemkot perlu memperhitungkan faktor-faktor sosial bagaimana dampak petani kangkung dan kelompok nelayan.
“Sehingga perlu minta masukan dari masyarakat yang dilalui jalur reklamasi. Sejauh ini kami di DPRD belum melihat kebijakan reklamasi tersebut, apakah gunakan APBD atau investasi pihak ketiga,” tuturnya.
Pihaknya secara resmi belum ada pembahasan dengan pemerintah soal rencana reklamasi ini, dan hanya mengikuti pemberitaan di media.
“Untuk memanilisir dampak sosial dan lingkungan terhadap rencana proyek reklamasi ini semestinya dibuka ruang diskusi dengan berbagai pihak, terutama pemerhati lingkungan hidup serta orang-orang geologi supaya tuntas,” tukasnya. (udi/ask)
