PENAMALUT.COM, TERNATE – Organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan asli daerah (PAD) lingkup Pemerintah Kota Ternate rupanya tak menghiraukan perintah Wakil Wali Kota Nasri Abubakar.
Padahal, Wawali Nasri Abubakar sudah diberikan tugas oleh Wali Kota M. Tauhid Soleman untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan pendapatan di masing-masing OPD.
Alhasil, orang nomor dua di jajaran Pemkot Ternate ini mengaku kewalahan mengurus permasalahan ini.
Kepada wartawan, Nasri menyatakan pengawasan OPD pengelola PAD masuk dalam program 100 hari kerja. Meski upaya menggenjot PAD masih terus dilakukan, namun dari sisi target belum bisa dipastikan akan capai target.
“Program 100 hari kerja ini dengan kondisi yang saya lihat secara langsung, sesungguhnya masih rasa berat, karena butuh perbaikan-perbaikan dari bawah sampai atas,” ujarnya, Senin (2/6).
Dirinya hanya bisa memastikan yang harus dilakukan adalah data sumber potensi, namun sampai sekarang dirinya belum mendapatkan data sumber potensi yang pasti atau terbaru.
“Namun saya terus melakukan untuk mendorong agar segera perbaiki data potensi, karena untuk mencapai target adalah perbaiki sumber data potensi. Data potensi ini bagi semua OPD pengelola PAD, misalnya Perhubungan dan Disperindag,” katanya.
Nasri tak tahu kenapa tak diberikan data, padahal data potensi harus diupdate terbaru. Dia akan menunggu Wali Kota Ternate kembali dari tanah suci untuk melaporkan semua ini. Disamping itu, ia tetap terus mengawasi.
“Jadi jangan kira saya tidak bekerja dengan tujuan, apa yang diberikan tanggung jawab bisa saya laksanakan,” tukasnya.
“Sementara untuk realisasi pajak hampir setiap tahun mencapai target, tapi yang lain harus dikoreksi dan perlu benar-benar dibenahi serta perhatian khusus sebagai Wakil Wali Kota, terutama Disperindag, Dishub dan DLH. Sebab di situ ada retribusi sampah, bahkan OPD ini di bawah capaian target,” pungkasnya. (udi/ask)
