PENAMALUT.COM, LABUHA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyerahkan bantuan sosial barang kepada kelompok nelayan dan pelaku usaha di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang.
Penyerahan bantuan ini diserahkan oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Mochsin, didampingi Kepala DKP Halsel Idris Ali dan Saiful Turui, di kantor DKP, Kamis (11/9).
Bantuan yang diberikan itu berupa kompor hock 30 sumbu, dandang, tali, labrang, dan jaring bagang.
Adapun penerima bantuan ini yakni Kelompok Serba Usaha Putri Bajo dan UMKM Putri Bajo menerima 15 buah kompor sumbu dan 15 buah dandang. Kelompok Bagang Bersahaja menerima satu paket perlengkapan bagang berupa tali, labrang, dan jaring.
Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Mochsin, menyampaikan rasa syukur karena di tengah kondisi efisiensi anggaran, pemerintah daerah melalui DKP Halsel masih dapat menyalurkan bantuan sosial untuk nelayan dan pelaku usaha.
“Keinginan Pemda Halsel adalah agar masyarakat mampu memanfaatkan potensi yang ada demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Saat ini konsentrasi kita pada program agro maritim yang akan ditangani secara serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Helmi mengungkapkan bahwa Pemda Halsel kini intens berkolaborasi dengan peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Hasil riset mengenai potensi Halmahera Selatan nantinya akan dirumuskan menjadi konsep dasar penyusunan program kerja pemerintah daerah.
Menurutnya, pendekatan berbasis ilmiah sangat penting agar tercipta kolaborasi berkesinambungan antara pemerintah, akademisi dan masyarakat.
Ia menegaskan, keberlanjutan pembangunan hanya bisa tercapai jika memperhatikan tiga aspek utama. Pertama terkait lingkungan, yakni pengelolaan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem. Kedua Sosial, meliputi profesi, peningkatan SDM, dan partisipasi masyarakat dalam kelompok. Ketiga ekonomi, yaitu pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Jika ketiga aspek itu berjalan seimbang, maka konsep keberlanjutan bisa terpenuhi,” jelasnya.
Pemerintah daerah berkomitmen membangun ekosistem berbasis agro maritim yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan tangkap, budidaya, hingga pariwisata.
“Kolaborasi dengan akademisi diharapkan dapat melahirkan program yang terukur, dialokasikan anggarannya, serta diarahkan pada penciptaan peluang pasar dan akses permodalan,” tukasnya.
“Pemerintah berharap masyarakat memiliki semangat mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Namun tentu saja, semuanya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (rul/ask)
