PENAMALUT.COM, LABUHA – Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, membuka Forum OPD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027, Rabu (11/2). Dalam kesempatan itu, Helmi secara terbuka mengakui tantangan fiskal dan ketimpangan wilayah masih menjadi persoalan utama yang membayangi pembangunan di Halmahera Selatan.
Menurut Helmi, kondisi keuangan daerah saat ini tidak sepenuhnya longgar, terutama akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih realistis dalam menyusun program, melakukan efisiensi belanja, menajamkan skala prioritas, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Ia juga menyoroti ketimpangan wilayah, khususnya antara daratan utama dan wilayah kepulauan, yang masih memengaruhi akses pelayanan publik, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penyusunan RKPD 2027 harus benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan tahunan.
Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, Helmi memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif. Indeks pelayanan publik meningkat dari 2,23 pada 2024 menjadi 3,35 kategori B pada 2025. Angka kemiskinan turun dari 5,63 persen menjadi 4,81 persen, sementara IPM naik dari 64,83 menjadi 69,05. Namun ia mengakui, ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan masih memerlukan perhatian serius.
Untuk itu, Pemkab Halsel mendorong pendekatan pembangunan berbasis zonasi serta penguatan sektor agromaritim sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui RKPD 2027, Helmi berharap perencanaan pembangunan lebih terarah, terukur, dan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah di Halmahera Selatan. (rul/ask)
