PENAMALUT.COM, JAKARTA – Aktivitas pertambangan dan pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, kembali menjadi sorotan publik. Dugaan pencemaran Kali Kukuba hingga kawasan pesisir memicu kekhawatiran serius atas dampak ekologis dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat setempat.
Di tengah gencarnya program hilirisasi industri yang digagas pemerintah, kondisi di lapangan justru menunjukkan tekanan signifikan terhadap lingkungan. Warga pesisir dan nelayan disebut mulai merasakan dampak terhadap sumber penghidupan mereka, seiring perubahan kualitas air dan ekosistem laut.
Sejumlah kalangan menilai, proyek strategis nasional tidak boleh menjadi justifikasi atas potensi kerusakan lingkungan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dinilai menjadi kunci untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih luas.
Sorotan juga mengarah pada proses pengelolaan konsesi tambang di wilayah tersebut, termasuk hasil lelang Blok Kaf yang baru dimenangkan oleh PT Presisi. Keterlibatan pelaku usaha besar dalam sektor ini memunculkan perhatian publik terkait tata kelola, transparansi, serta pengawasan negara terhadap aktivitas industri ekstraktif.
Direktur Riset dan Opini Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Safrudin Taher, menyebut situasi ini sebagai peringatan serius bagi pemerintah untuk segera memperkuat pengawasan di sektor pertambangan, khususnya di kawasan strategis seperti Halmahera Timur.
“Negara harus memastikan bahwa seluruh aktivitas industri berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, tidak merusak lingkungan, serta tetap melindungi kepentingan masyarakat lokal,” ujar Safrudin.
Ia menegaskan bahwa proses perizinan, operasional perusahaan, hingga dampak lingkungan harus diawasi secara ketat dan terbuka. Menurutnya, keterlibatan investasi besar dalam sektor strategis harus diiringi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang jelas.
Safrudin juga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan dan industri di Teluk Buli.
“Evaluasi penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran, sekaligus menjamin adanya langkah pemulihan lingkungan apabila ditemukan kerusakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan industri tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekologis dan kehidupan masyarakat lokal. Menurutnya, keseimbangan antara investasi dan perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Dengan meningkatnya sorotan publik, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada percepatan investasi, tetapi juga memastikan bahwa praktik industri berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan.
Halmahera Timur kini berada di persimpangan penting antara ambisi industrialisasi nasional dan kebutuhan menjaga kelestarian lingkungan. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan wilayah tersebut, baik dari sisi ekologi maupun kesejahteraan masyarakatnya. (ask)
