DAERAH  

Bassam Tegaskan tak Ada Pemotongan TPP, Komitmen Lakukan Pembayaran

Hasan Ali Bassam Kasuba

PENAMALUT.COM, LABUHA – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, memastikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tetap berkomitmen membayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini masih mengalami keterlambatan.

Bassam mengatakan, TPP yang tertunda kurang lebih selama empat bulan tetap akan dibayarkan. Menurutnya, keterlambatan tersebut dipengaruhi kondisi keuangan daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Pada dasarnya kendala kami adalah kondisi keuangan daerah. Bukan hanya Halmahera Selatan saja, tetapi hampir seluruh daerah mengalami hal yang sama. Namun apa yang menjadi hak pegawai tetap akan kami penuhi. Hanya saja, dengan kondisi seperti ini kita harus saling memahami,” tuturnya.

Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran TPP tidak akan memengaruhi pembayaran gaji pokok ASN. Pemerintah daerah, kata dia, juga akan berupaya melakukan pembayaran TPP secara bertahap setiap triwulan.

“Saya menghimbau kepada seluruh pegawai Pemda Halmahera Selatan untuk membangun prasangka baik dan tidak membangun isu-isu yang tidak benar. Pada prinsipnya, kami akan membayar seluruh hak pegawai,” tegasnya.

Bassam juga memastikan Pemkab Halmahera Selatan tidak akan mengambil kebijakan pemotongan TPP maupun gaji pegawai, sebagaimana dilakukan sejumlah daerah lain untuk menyesuaikan kondisi fiskal.

Menurutnya, daya beli ASN masih menjadi salah satu penopang utama perputaran ekonomi di Halmahera Selatan. Karena itu, menjaga pendapatan pegawai dinilai penting agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

“Sebagian besar perputaran uang di Halmahera Selatan berasal dari pegawai. Mereka masih berbelanja sayur, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau dilakukan pemotongan gaji atau TPP, tentu akan berdampak pada menurunnya perputaran ekonomi di daerah,” katanya.

Ia menambahkan, menjaga stabilitas ekonomi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah daerah untuk tidak mengambil opsi pemotongan pendapatan ASN.

“Itu yang kemudian kami tidak melihat sebagai opsi untuk melakukan pemotongan. Justru sebaliknya, ini menjadi prioritas agar perputaran uang di daerah tetap stabil. Alhamdulillah, sampai hari ini pelaku-pelaku usaha kita masih bisa merasakan dampak positif dari aktivitas ekonomi yang berjalan,” pungkasnya. (rul/ask)