Beranda Hukum dan Kriminal PHK Karyawan, Perusahaan Pengolah Biji Besi di Taliabu Bakal Digugat

Hukum dan Kriminal

PHK Karyawan, Perusahaan Pengolah Biji Besi di Taliabu Bakal Digugat

Juni 20, 2022Juni 20, 2022

Ketiga karyawan dan pihak perusahaan saat dimediasi oleh Disnakertrans Malut

PENAMALUT.COM, TERNATE – PT. Sumber Dian Mandiri (SDM) yang beroperasi di Kabupaten Pulau Taliabu, bakal digugat ke Pengadilan Negeri Ternate.

Perusahaan pengolah biji besi ini digugat lantaran diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tiga karyawannya secara sepihak. Mereka yang di-PHK adalah Suparto Ajiji, Sukmawati dan Gafur Umaternate.

Kuasa hukum penggugat, Abdul Sahrul Bukalang mengungkapkan, ketiga karyawan PT. SDM itu di-PHK dengan alasan yang berbeda-beda. Seperti Suparto Ajiji, ia di-PHK oleh perusahaan karena dinilai melakuan pelanggran berat. Pelanggaran yang dimaksud, Suparto Ajiji mengalami kecelakaan kerja saat sedang bekerja.

“Beliau (Suparto) ini jabatannya sebagi draiver dump truck. Pada saat bekerja, beliau mengalami kecelakaan kerja, sehingga dump truck rusak. Dengan alasan kerusakan inilah, sehingga perusahaan menganggap karyawan melakukan pelanggaran berat, sehingga perusahaan melakukan PHK,” ujar Sahrul kepada Nuansa Media Grup (NMG), Senin (20/6).

Sedangkan untuk Sukmawati, lanjut Sahrul, ia di-PHK dengan alasan roster kerja yang hendak diberlakukan pihak perusahaan. Padahal sebelumnya roster kerja yang diterpakan yaitu 5 hari bekerja, 2 hari off kerja. Namun pihak PT. SDM tidak lagi memberlakukan roster kerja sebelumnya dan merubah roster kerja menjadi 10 minggu kerja dan 2 minggu off kerja. Dengan itu, Sukmawati merasa keberatan dan mengajukan permohonan PHK. Namun demikan, pihak perusahaan justru memutasi Sukmawati ke PT. SDM yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Alasan ibu Sukmawati keberatan dengan roster kerja baru yang mau diberlakukan itu karena sebelumnya pihak perusahaan dan karyawan telah membuat perjanjian bersama tentang roster kerja, tapi ketika perusahaan mau merubah roster kerja, disitulah muncul maslaah. Yang berikut ibu Sukmawati ada anak balita waktu itu. Dengan alasan itu, beliau mengajukan permohonan PHK,” jelasny.

“Jadi berbeda antara permohonan PHK dan mengundurkan diri, itu yang harus digaris bawahi. Bahkan ibu Sukmawati juga dicekal, perusahaan mengeluarkan surat yang ditujuakan kepada security untuk melarang ibu Sukmawati beraktivitas di dalam perushaan,” sambungnya.

Begitu juga Gafur Umaternate. Ia di-PHK oleh pihak perusahaan dengan alasan yang tidak tepat. Gafur di-PHK lantaran status kontrak kerjanya dianggap telah berkahir. Padahal, ia sudah sejak lama mengabdikan dirinya untuk perusahaan tersebut.

“Pak Gafur ini sekalipun belum diangkat sebagai karyawan tetap oleh pihak perusahaan, tetapi menurut Undang-Undang ketenagakerjaan dengan melihat massa kerja yang begitu lama, maka secara hukum, status hukum beliau sudah beralih dari karyawan kontrak ke karyawan tetap,” tambah Sahrul.

Ia juga mengaku, masalah ini telah diadukan ke dinas terkait di Pulau Taliabu sudah cukup lama. Namun demikian, tidak direspons dengan baik. Tetapi baru sejak tanggal 2 Mei 2022 lalu, dinas terkait di Taliabu melimpahkan masalah tersebut ke Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan mediasi.

“Setelah dimediasi Disnakertrans, belum ada kesepakatan diantara kedua pihak. Yang gagal dalam perundingan tersebut adalah ibu Sukmawati dan Suparto. Jadi kami tinggal menunggu risalah dan anjuran yang dikeluarkan oleh mediator. Sedangkan Gafur Umaternate, kami masih menunggu terkait nominal uang pesangon dari pihak perusahaan,” akunya.

Sahrul menegaskan, setelah risalah dan anjuran dikeluarkan oleh pihak mediator dari Disnakertrans Maluku Utara, maka pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate.

“Risalah dan anjuran ini sebagai tiket untuk mengajukan gugatan hubungan industrial di Pengadilan,” pungkasnya.

Sementara Kasi Pengupahan Perselisihan Hubungan Industrial Disnakertrans Maluku Utara, Jainudin Sangadji, mengaku telah melakuan mediasi antara pihak karyawan dan perusahaan terkait. Hanya saja, diantara tiga karyawan tersebut, dua karyawan tidak menghasilkan kesepakatan dengan pihak perusahaan.

Sehingga, lanjutnya, pihaknya akan mengeluarkan risalah dan anjuran terhadap pihak yang merasa dirugikan.

“Anjuran dan risalah itu sebagai syarat untuk melakukan gugatan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Ternate,” tandasnya. (tox/ask)