PENAMALUT.COM, SOFIFI – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi melalui penguatan sistem kearsipan. Upaya tersebut diwujudkan dengan menerima kunjungan kerja Dinas Kearsipan Provinsi Maluku Utara dalam rangka pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat BPBJ itu membahas berbagai aspek pengelolaan arsip dan dokumen pemerintahan guna mendukung tertib administrasi, keterbukaan informasi publik, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Tim Dinas Kearsipan Provinsi Maluku Utara yang dipimpin Koordinator Kearsipan, Irmawaty Conoras, memberikan pendampingan teknis terkait penataan, klasifikasi, penyimpanan, hingga pemeliharaan arsip sesuai standar kearsipan yang berlaku. Selain itu, pendampingan juga difokuskan pada penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) sebagai platform pengelolaan arsip elektronik pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, BPBJ dan Dinas Kearsipan sepakat bahwa pengelolaan arsip yang baik memiliki peran strategis dalam mendukung proses monitoring, audit, serta penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, mengatakan pengelolaan arsip yang tertib merupakan kebutuhan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas biro, khususnya terkait dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, ketersediaan arsip yang tertata dengan baik akan memudahkan proses penelusuran dokumen ketika dibutuhkan untuk keperluan administrasi, pengawasan maupun pemeriksaan.
“Dokumen pengadaan merupakan bagian penting dari proses pemerintahan yang harus dijaga dan dikelola dengan baik agar mudah diakses saat diperlukan,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Kearsipan juga mendorong pembentukan sistem pengelolaan arsip pada setiap bidang di lingkungan BPBJ agar tata kelola dokumen berjalan lebih efektif, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan arsip yang modern dan terintegrasi. (ask)
