PENAMALUT.COM, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai menyiapkan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengendalian inflasi.
Langkah tersebut dibahas Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua Tahun 2026.
Rakor digelar secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Rabu (16/9/2026), dan dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan.
Ahmad Laiman mengatakan, rakor tersebut menjadi langkah awal menindaklanjuti instruksi Presiden terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan penggunaan APBD sekaligus menjaga pengendalian inflasi agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Hari ini Kota Tidore bersama kabupaten/kota lainnya yang ada di Maluku, Maluku Utara dan Papua melakukan pertemuan awal untuk bagaimana membuat strategi di masing-masing daerah dalam pertumbuhan ekonomi sehingga target nasional dapat tercapai dengan baik,” ujar Ahmad.
Ia menegaskan, OPD terkait perlu terus melakukan berbagai terobosan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga di Kota Tidore Kepulauan.
Selain strategi program, pemerintah daerah juga diminta mempersiapkan data pendukung yang nantinya menjadi bahan penyusunan langkah strategis daerah untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Selanjutnya bagaimana kita dapat mempersiapkan data-data yang ada, karena kabupaten/kota di setiap provinsi akan melakukan langkah-langkah strategis yang nantinya akan disampaikan ke Kemendagri. Dengan harapan terobosan ini akan membantu pertumbuhan ekonomi ke depan lebih baik lagi,” katanya.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan selanjutnya akan mengkoordinasikan langkah tersebut bersama OPD terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.
