Jong Halmahera Gelar Aksi, Pertanyakan Status Kebencanaan di Halbar

  • Bagikan
Massa aksi saat menggelar hearing dengan Sekda Halbar, Syahril Abduradjak.

PENA – Aliansi Jong Halmahera menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar), Rabu (24/06), menuntut Pemkab Halbar terbuka soal status kebencanaan.

Jong Halmahera mempertanyakan jika masih dalam status tanggap darurat, maka pemerintah wajib melaksanakan amanat pasal 6 Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Hikayat Abd Rahman, salah satu orator, menyampaikan bahwa Pemkab harus terbuka soal penggunaan anggaran Covid-19 yang katanya mencapai Rp 53 Miliar. Selain itu, Bupati Halbar dianggap wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai usai melakukan perjalanan, yang harusnya diisolasi di tempat karantina terpusat.

Hikayat mengatakan, jika Pemkab dan Tim Satgus Covid-19 tidak juga menjalankan perintah Undang-undang 24/2007, maka Satgus dan Pansus Covid-19 harus dibubarkan.

“Sejak dinyatakannya tanggap darurat di Kabupaten Halbar yang dimulai pada 23 April hingga 29 Mei 2020, dan diperpanjang hingga saat ini, Pemkab Halbar belum sama sekali melakukan langkah kongkret dalam pencegahan dampak Pandemi Covid-19 sesuai amanat Undang-undang 24/2007,” tegas Hikayat.

Selain itu, Novrizal Amir salah satu massa aksi, juga ikut berbicara saat berlangsung hearing dengan Sekda Halbar Syahril Abduradjak. Menurut Novrizal, Pemkab Halbar berkewajiban melakukan pengamanan resiko bencana kepada seluruh warganya.

“Pemerintah juga berkewajiban melindungi masyarakat dampak bencana. Namun, sampai dua bulan berlalu sejak diterapkannya status darurat, Pemkab sama sekali tidak menerapkan panbatasan pintu masuk wilayah untuk mengurangi potensi penyebaran Virus Covid-l9,” kata Novrizal.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Halbar Syahril Abduradjak, mengatakan bahwa saat ini Pemkab sedang berkoordinasi untuk penanganan Covid-19. Pemkab mengambil alih agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga kemudian tidak menimbulkan stigma dari masyarakat.

Sedangkan perihal anggaran penanganan pencegahan Covid-19 yang senilai Rp 53 miliar, menurut Syahril, akan dievaluasi kembali.

“Dan untuk kebutuhan kekurangan Rapid Test, kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov untuk penyediaan dan kebutuhan. Sehingga masyarakat yang mau melakukan perjalanan keluar daerah bisa dilayani dengan baik,” katanya.

Soal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati Halbar, Syahril mengakui jika perjalanan dinas yang dilakukan usai Bupati menerima izin melalui surat izin Gubernur Malut. Syahril menambahkan menyangkut kejelasan tersebut massa aksi dapat berkoordinasi langsung dengan Bupati Halbar Danny Missy. (mi)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!