Ada Megakorupsi di Pemprov Malut?

PENA – Dugaan korupsi di Pemprov Malut terus terjadi. Dugaan penyalahgunaan anggaran kali ini diduga terjadi di dua instansi yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Kehutanan. Di Dikbud, yang diduga dikorupsi adalah anggaran pengadaan Kapal Nautika.

Penyelidikan dugaan korupsi anggaran pengadaan Kapal Nautika, belum progres. Meskipun sejumlah saksi sudah diperiksa, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut belum juga menemukan dua alat bukti yang cukup pada dugaan korupsi anggaran senilai Rp 7,8 miliar yang melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut itu.

Kasi Penkum Kejati, Richard Sinaga mengakui bahwa penyidik Kejati masih harus melakukan pendalaman. Belum lama ini Kejati melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik harus buat pendalaman lagi.

“Pada pendalaman nanti, tidak menutup kemungkinan yang sudah diperiksa akan diperiksa lagi, demi menyempurnakan materi penyelidikan,” katanya.

Perlu diketahui, proyek pengadaan kapal Nautika di Dikbud Malut itu diperuntukkan bagi SMK swasta di Kabupaten Halmahera Selatan pada 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proyek ini dikerjakan PT Tamalanrea Karsatama. Selain kapal Nautika, PT Tamalanrea Karsatama juga merupakan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga SMK di Malut yakni SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Sanana di Kepulauan Sula dan SMK Negeri 1 Halmahera Barat.

Di Dinas Kehutanan Malut, jumlah duit yang diduga ditilep terbilang besar, sekira Rp 4 miliar. Selain itu, anggaran pada beberapa proyek diduga disalahgunakan.

Proyek yang dimaksud adalah program rehabilitasi hutan dan lahan pada pengadaan pembibitan dan tanaman, alat dan bahan pemeliharaan tanaman tahunan yang bersumber dari APBD tahun 2019 senilai Rp 2,1 miliar dengan harga penawaran Rp 1,6 miliar. Selanjutnya ada proyek pembangunan rekonstruksisilitas sarana prasarana pendukung wisata mangrove Sofifi tahun 2019 senilai Rp 1,7 miliar lebih. Kemudian proyek pengadaan barang tanaman pembibitan dan penanaman (pemeliharaan tahap I) senilai Rp 700 juta. Tiga item proyek di Dinas Kehutanan Provinsi Malut itu dikerjakan CV Gamalia pada 2019.

Dugaan korupsi di Dinas Kehutanan tersebut sudah dilaporan ke Kejaksaan Tinggi. Hanya saja, bagaimana perkembangan penyelidikannya belum diketahui jelas. Kasi Penkum Richard Sinaga juga mengaku belum mengetahui perkembangan penyelidikan.

Sikap KNPI

Tidak progresnya proses hukum dugaan korupsi anggaran pengadaan Kapal Nautika, mendapat reaksi Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Malut.

Ketua Bidang Hukum KNPI Malut, Iskandar Joisangadji menuturkan, korupsi merupakan ekstraordinary crime (kejahatan luar biasa), sehingga proses penanganannya juga harus ekstraordinary, dengan berpedoman pada KUHAP sebagai tatacara dan aturan main dalam menegakkan hukum dan keadilan.

“Kejati harus benar-benar serius mengusut dugaan korupsi yang dilaporkan. Perkembangan proses harus dibuka, karena publik bertanya- tanya, apakah masih penyelidikan atau sudah penyidikan,” ujar Iskandar.

Menurutnya, Kejaksaan Tinggi Malut juga harus memahami betul tentang asas peradilan cepat dan asas ini tidak hanya berlaku pada saat persidangan, tetapi pada semua jenis tingkatan, baik itu penyelidikan dan penyidikan maupun penuntutan dan persidangan.

“Kata cepat itu dimaknai dengan segera. Nah, jika dilihat pada dugaan kasus proyek pengadaan Kapal Nautika sesuai dengan pernyataan Kasi Penkum Kejati, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dengan demikian kami berharap agar kasus ini “segera” dinaikkan ke-tahap penyidikan. karena kasus ini pemeriksaan sudah dilakukan sejak Januari 2020. Kami juga berharap agar Kapal Nautika ini tidak berlabuh terlalu lama di pelabuhan Kejati tetapi “segeralah” berlayar menuju pelabuhan selanjutnya. Dan kasus-kasus lainnya juga harus segera diusut serius hingga pelakunya diadili,” tutup Iskandar. (*)