Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Mentah di KPU

0
Kordinator Divisi Hukum KPUD Halut, Abdul Djalil. (Chido/penamalut.com)

PENA – Dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Manery-Muhlis Tapi Tapi mentah di KPU Halut. Hal itu usai KPU Halut melakukan kajian dan penelitian dugaan pelanggaran dimaksud.

Melalui Rapat Pleno yang digelar KPU Halut, Senin (28/9), setelah memeriksa para saksi dan bukti dari Bawaslu Halut, KPU berkeputusan tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang pilkada nomor 10 tahun 2016, pasal 71 ayat (3).

Koordinator Divisi Hukum KPU Halut, Abdul Djalil mengatakan, KPU telah melakukan kajian sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku pada PKPU Nomor 25 tahun 2013 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2014.

“Kita juga telah melakukan koordiasi dengan ahli atau pakar di KPU Provinsi Maluku Utara. Sehingga pada akhirnya dalam kesimpulan, dalam rapat pleno itu, KPU memutuskan rekomendasi Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi tidak terbukti secara administrasi,” jelas Djalil.

Dikatakannya, dari hasil yang diputuskan, KPU kembali merekomendasikan kepada Bawaslu sebagai bahan pertimbangkan dan untuk ditindaklanjuti.

“Berdasarkan pendapat ahli menjadi dasar
pertimbangan keputusan KPU,” tandasnya. (fnc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here