Puluhan Aset Mobdin Masih Dikuasai Mantan Pejabat

0
Puluhan aset berupa mobil dinas yang berhasil ditarik Kejati Malut. (Nda/Penamalut)

PENA – Puluhan aset bergerak berupa mobil dinas milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara rupanya masih dikuasai mantan pejabat. Ini terlihat dari 20 Surat Kuasa Khusus (SKK) yang dikeluarkan Gubernur Abdul Gani Kasuba kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut selaku pengacara negara untuk menarik aset tersebut, saat ini baru 8 Mobdin yang berhasil ditarik.

Padahal, SKK tersebut dikeluarkan Gubernur sejak awal November 2020 lalu. Bahkan soal aset ini menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh ini Kejati baru berhasil menarik 8 aset Mobdin, itu artinya aset yang masih dikuasai pihak lain atau mantan pejabat masih berjumlah 12 aset. 10 diantaranya aset berupa mobil dan dua lainnya tanah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya, mengatakan aset yang masih dikuasai mantan pejabat ini akan diupayakan pihak kejaksaan untuk melakukan penarikan. “Jumlahnya baru 8 mobil. Kita kan sudah limpahkan ke kejaksaan, nanti teman-teman di kejaksaan yang mengupayakannya,” kata Purbaya saat dikonfirmasi, Rabu (27/1) kemarin.

SKK yang dikeluarkan Gubernur AGK ini belum termasuk aset berupa tanah dan bangunan yang dijadikan asrama. Indikasinya aset tersebut menggunakan nama pribadi orang. “Ini juga nanti kita koordinasikan dengan pihak kejaksaan untuk kita pulihkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga mengatakan sudah ada 8 kendaraan yang ditarik dari tangan mantan pejabat. Sehingga dari jumlah 20 SKK, tersisa 12 SKK lagi yang belum ditarik. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada yang belum melakukan pengembalian agar kooperatif dan segera mengembalikannya.

Menurutnya, jika waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada pihak-pihak yang saat ini masih menguasai aset itu belum juga mengembalikannya, maka tidak menutup kemungkinan dianggap menggelapkan aset miliki negara. “Sudah pasti kita akan tarik ke tindak pidana,” jelasnya.

Sekadar diketahui, aset mobil yang telah ditarik itu yakni Toyota Innova G tahun 2019, senilai Rp. 425.661.240. Toyota Hilux tahun 2014, senilai Rp. 177.090.000. Toyota Fortuner 2 tahun 2009, senilai Rp. 540.101.000. Toyota Innova tahun 2006, senilai Rp. 207.141.000. Toyota Kijang Innova G tahun 2009, senilai Rp. 247.730.000. Toyota Prado tahun 2007 senilai Rp. 570.794.250. Toyota Fortuner tahun 2014, senilai Rp. 518.904.000. Dan kendaraan roda dua Suzuki Smash tahun 2008, senilai Rp. 18.750.000.

Dengan demikian, nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 2.706.171.490. (ask)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here