Dikbud Malut Temukan Masalah Sekolah Hingga Guru Honorer Tak Produktif

  • Bagikan
Kadikbud Malut, Imam Makhdy Hassan. (Istimewa)

PENA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Utara menemukan sejumlah masalah, mulai dari keberadaan guru honorer yang tumpang tindih, hingga pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang jurusannya tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kepala Dinas Dikbud Malut, Imam Makhdy Hassan mengatakan, pihaknya pada saat melakukam monitoring ke sejumlah sekolah baik SMA maupun SMK di beberapa kabupaten/kota dan mendapati banyak masalah yang terjadi pada sekolah tersebut. Salah satunya adalah pendirian salah satu sekolah SMK di Kabupaten Halmahera Selatan.

Di mana sekolah SMK tersebut jurusannya tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bahkan guru yang mengajar di sekolah tersebut tidak sesuai dengan jurusannya. “SMK itu jurusannya Teknik Komputer Jaringan (SMK). Guru yang mengajar di sekolah itupun guru pendidikan agama, bukan guru dengan basic keilmuan teknik komputer. Ini aneh,” kata Imam saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/2).

Menurutnya, sekolah ini awalnya SMK Pertanian. Enath kenapa, kemudian dirubah menjadi SMK TKJ. Alhasil, sekolah tersebut tidak memiliki guru dengan basic ilmu teknik komputer. “Padahal kalau mau rubah jurusan ya tarulah SMK Kelautan saja, karena keberadaannya di pesisir dan terdapat banyak nelayan. Dengan begitu lulusan SMK ini bisa termanfaatkan,” ujarnya.

“Kalau mau paksakan SMK TKJ, terus ketika siswa yang lulus dari situ keluar mau jadi apa ? Kan harus sesuai kebutuhan. Kira-kira yang dibutuhkan dari daerah itu apa. Harus disesuaikan dengan kebutuhan,” tandasnya.

Memang kata dia, di daerah itu membutuhkan sekolah baik SMA maupun SMK. Akan tetapi keberadaan sekolah itu harus menjawab tantangan dan kebutuhan. Tidak hanya sekadar memenuhi adanya sekolah, lalu mengabaikan kebutuhan daerah dengan potensi yang dimilikinya.

Dikatakannya, masalah lain yang ditemukan adalah banyaknya guru honorer yang tumpang tindih. Guru honorer yang diangkat kepala sekolah di masing-masing sekolah ini sangat banyak dan sangat membebani daerah. Padahal, keberadaan guru honorer ini tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

“Banyaknya guru honorer ini outputnya apa ? Malah dinas dicaci maki ketika terlambat membayar gaji mereka. Oleh karena itu nantinya kita evaluasi dan buat penguarangan. Kita butuh guru honorer yang produktif,” pungkasnya. (ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!