banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Beda Pendapat Soal Akses ke PT IWIP, KNPI: Koordinasi Pemprov Malut Lemah

  • Bagikan
Ketua DPD KNPI Maluku Utara, Irman Saleh.
banner 468x60

PENA – DPD KNPI Maluku Utara (Malut) angkat bicara terkait perbedaan pendapat soal akses ke PT IWIP yang dikemukakan oleh Kepala Dinas PMPTSP Bambang Hermawan dan Sekretaris Pemerintah Provinsi Malut Samsuddin Abdul Kadir.

Beberapa waktu lalu Bambang menyatakan jika pihaknya kesulitan akses, terutama untuk mengecek tunggakan pajak yang diduga dilakukan oleh PT IWIP.

Disisi lain, Samsuddin justru berpendapat beda. Dia mengatakan sejauh ini pihak IWIP selalu membuka akses selama ada pemberitahuan terlebih dahulu ke pihak perusahaan.

Menanggapi hal itu, Ketua KNPI Malut Irman Saleh mengatakan, pernyataan Sekprov dan Kadis PMPTSP menandakan kalau koordinasi di internal Pemprov Malut masih lemah. Ada kesan kalau masing masing SKPD cari jalan sendiri.

“Jika situasi itu tidak dibenahi, Pemprov akan dianggap remeh oleh lembaga apapun, termasuk perusahaan tambang,” tandas Irman, Rabu (3/3).

Irman menambahkan, Pemprov Malut tidak perlu menutupi jika benar akses ke PT IWIP memang sulit. Selain itu, keterbukaan Pemprov Malut dapat dijadikan bahan evaluasi kedepan.

“Masyarakat perlu tahu tentang hal itu agar kontrol atas investasi pertambangan di Maluku Utara dapat dievaluasi, termasuk dari sisi pajak yang sejauh ini tidak ada kejelasan,” jelas Irman.

Menyangkut kewajiban pajak perusahaan tambang, salah satunya adalah pajak penggunaan air tanah, menurut Irman hal itu telah diatur sejak awal. Pernyataan pihak IWIP baru-baru ini bahwa akan menghitung penggunaan air tanah, menurut Irman, sangat tidak masuk akal.

“Itu sudah ada aturannya. Sejak awal penggunaan harusnya telah diketahui berapa kebutuhan perusahaan. Hingga kewajiban pajak dipenuhi pada batas waktu yang telah ditentukan. Jika alasannya masih menghitung, saya curiga jangan-jangan pihak perusahaan memang acuh terhadap kewajiban pajak ini,” tegas Irman.

Irman kembali mengingatkan PT IWIP agar tidak semena-mena atas segala kewajiban yang harus dipenuhi untuk daerah. Karena dengan memenuhi kewajiban itu, IWIP telah menunjukkan bahwa investasi mereka di Maluku Utara memang untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *