PENA – Tindakan tidak terpuji diduga telah dilakukan oleh salah seorang oknum guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Halmahera Barat (Halbar). Guru itu bernama Fransiskus Tentua. Ia diduga meninggalkan kewajibannya sebagai tenaga pengajar sejak tahun 2018 atau berjalan selama tiga tahun ini.
Hal ini terungkap melalui keterangan Kepala SLB Negeri Halbar, Abdullah Hi. Ishak, Senin (15/3). Abdullah mengaku, sudah pernah membuat surat panggilan untuk Fransiskus karena tidak bertugas sejak 2018. Namun panggilan itu tak digubris.
Abdullah juga menyebut, semenjak menjadi Kepala SLB Negeri Halbar pada Oktober 2018, saat itulah Fransiskus sudah jarang masuk. Lalu sejak 2019 hingga 2021 tahun ini, Fransiskus tidak aktif lagi.
Abdullah sempat meminta rekan guru untuk mengecek keberadaan Fransiskus. Dari informasi yang ia dapat, beberapa rekan guru memberitahu jika Fransiskus mengatakan bakal pindah ke SLB Negeri Halmahera Utara (Halut).
“Tapi itu semua kan harus melalui proses dulu, kami pihak sekolah juga tidak pernah menahan bapak Fransiskus untuk pindah tapi semua itu harus sesuai mekanismenya,” tandas Abdullah.
Ia juga akui bahwa pihaknya tidak mendapatkan penjelasan yang pasti dari Fransiskus. Pihak sekolah pernah menyurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dan ke pengawas atas masalah ini.
“Cuma kami tidak bisa berbuat banyak, apalagi sampai menahan gaji yang bersangkutan, itu bukan kewenangan kami semua. Itu wewenangnya Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara,” cetusnya.
Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Halbar, Ramli Litiloly mengakui, sejauh ini pihaknya baru mendapat informasi dari wartawan soal ulah oknum guru bernama Fransiskus Tentua itu. Sedang pihak SLB Negeri Halbar belum memberikan informasi apapun kepadanya.
“Persoalan salah satu ASN bernama Fransiskus Tentua akan kami panggil, namun sebelumnya kepsek yang bakal kami panggil duluan ke kantor, dan setelah itu saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi agar oknum tersebut diberikan sanksi,” tegasnya.
Karena menurutnya, Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
Perlu diketahui dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam PP ini. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 terdiri dari, hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat.
Ramli menuturkan, persoalannya adalah kepala sekolah tidak pernah menginformasikan ke dinas cabang, tetapi yang jelas akan diberikan ketegasan serta sanksi-sanksi karena telah melanggar PP 53/2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil. (*)
