Status Eks Rumah Dinas Gubernur di Ternate Belum Klir, Kejati Malut Surati AGK

0

PENA – Persoalan kepemilikan eks rumah dinas Gubernur Maluku Utara (gedung melati) yang beralamat di Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, belum jelas.

Gedung tersebut saat ini tanahnya bersertifikat kepemilikan Pemerintah Kota Ternate, sementara bangunannya masih dikuasai Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Ini membuat bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Malut akan menyurat ke Gubernur Abdul Gani Kasuba untuk menyampaikan hasil pendapat hukum terkait dengan aset gedung atau eks rumah dinas Gubernur ini. Hasil pendapat hukum ini sebagai dasar Gubernur dan Pemprov Malut mengambil keputusan.

Asdatun Kejati Malut, R. Jefri Huwae mengatakan bahwa persoalan rumah dinas antara Pemkot Ternate dan Pemprov Malut harus diselesaikan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan itu kewenangan Gubernur Malut. Gubernur punya otoritas melakukan koordinasi dan memutuskan perseoalan tersebut.

“Jika Gubernur mengambil alih dengan komitmen, maka ini bisa diselesaikan,” katanya kepada wartawan, Rabu (17/3).

Dirinya berharap persoalan ini segera diselesaikan, agar aset tersebut didaftarkan sebagai barang milik Negara sesuai kepemilikan penguasaan aset tersebut. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mengirimkan hasil pendapat hukum.

“Jadi untuk solusinya mau didaftarkan sebagai barang milik Negara, baik tanah maupun gedung harus jadi satu. Maka Gubernur Malut harus putuskan. Misalnya Gubernur hibahkan gedung itu, berarti masalah selesai,” tandasnya. (Nda/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here