Kejari Halbar Amankan Keuangan Negara 1,2 Miliar

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Kejaksaan Negeri Halmahera Barat  berhasil mengamankan keuangan negara dari kasus tindak pidana korupsi sebesar 1,2 miliar rupiah.

“Ini merupakan pengungkapan sejumlah kasus tindak pidana korupsi selama beberapa tahun terakhir ini,” jelas Kepala Kejari Halbar, Salomina M. Saliama, pada saat konferensi pers Rabu (21/7) tadi.

Salomina menjelaskan sejumlah kasus yang berhasil diungkap itu yakni penanganan kasus dugaan pungutan liar (Pungli) anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejumlah puskesmas di Kabupaten Halbar sebesar 5 persen.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dikirim Inspektorat Halbar, total kerugian negara yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 266.500.000

Selain itu, penyelidikan dugaan anggaran panitia Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada Dinas Kesehatan Halbar tahun 2018 telah dilakukan pengembalian keuangan negara sebesar Rp 172.000.000.

Dari perkara tersebut, kata dia, total pengembalian keuangan negara sebesar Rp 438.500.000.

Sementara dari Januari hingga Juli 2021, pihaknya telah melakukan pengembalian keuangan negara dari tiga perkara yakni penyimpangan dalam proyek peningkatan jalan non status Idamgamlamo-Gamomeng, Kecamatan Sahu Timur yang melekat pada Dinas Perhubungan Halbar tahun anggaran 2019 dengan pengembalian keuangan negara sebesar Rp 334.296.528.

Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Jailolo tahun anggaran 2018, telah dilakukan pengembalian keuangan negara ke kas daerah sebesar Rp 204.066.686.

Begitu juga dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Islamic Center pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halbar tahun anggaran 2015 dengan pemulihan keuangan negara berjumlah Rp 102.750.100.

Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Malaria Center pada Dinas Kesehatan Halbar tahun anggaran 2018, setelah dilakukan pemeriksaan serta hitungan ahli dari inspektorat dan kerugian negara yang  terdapat dalam proyek tersebut sejumlah Rp 95.880.000.

“Sebenarnya proyek ini masih ada anggaran tersisa di kas daerah 200 juta sekian yang belum terpakai, dan kasus ini juga sudah kami hentikan, karena sudah ada pengembalian kerugian negaranya,” terangnya.

Ia bilang, Kejari Halbar juga punya perkara penuntutan di tahun 2010 yakni dari Dinas Pemuda dan Olahara (Dispora) Halbar dan Dana Desa Togoreba Sungi yang telah dieksekusi dengan pemulihan kerugian negara yang didapat saat penyelidikan sebesar 34 juta.

Sedangkan penyelamatan keuangan negara yang dilakukan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Halbar dalam tahun 2021 sebesar Rp 770.993.615.

“Jadi total pemulihan keuangan negara yang dilakukan Kejari Halbar yang diamankan oleh bidang Intelijen maupun Pidsus sebesar Rp 1.208.494.615.

“Kasus yang sudah ada pengembalian kerugian negara sudah kami hentikan, karena sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kami dalam ranah lidik bisa kami hentikan dengan beberapa pertimbangan. Sebab roh dari undang-undang korupsi itu selama mereka mengembalikan kerugian negara, maka kami menerima itu,” tukasnya. (yadi/ask)