Surat Terbuka Untuk Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat

  • Bagikan
Riswanto, warga Jailolo, Halmahera Barat.

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, James Uang dan Djufri Muhammad mengangkat dan menggantikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halbar yang lama ke yang baru, belakangan dipersoalkan.

Pasalnya, kebijakan Kadis PUPR yang baru ini dianggap merugikan daerah khususnya Pemkab Halbar itu sendiri.

Hal ini diutarakan Riswanto, salah satu warga Jailolo melalui surat terbuka kepada Bupati.

Dengan Keprihatinan yang mendalam, Riswanto menuliskan surat terbuka kepada bedua pemimpin di Halbar yang baru seumur jagung itu.

Berikut isi surat terbuka yang dituliskan pada 29 Agustus kemarin itu:

Ada sepercik harapan adanya perubahan di tubuh Dinas PUPR ketika bapak menggantikan Kepala Dinas PUPR. Tidak tanggung-tanggung, bapak mendatangkan langsung dari Kabupaten Pulau Morotai untuk menduduki jabatan Kadis PUPR. Banyak spekulasi publik bermunculan ketika itu, namun saya yakin bahwa Bapak berdua punya alasan tertentu untuk mengganti Kadis PUPR. Harapannya Kadis PUPR yang baru bisa membuat perubahan pada tubuh Dinas PUPR.

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kebijakan yang menurut saya sangat merugikan daerah. Salah satunya adalah pembatalan kontrak pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pembangunan jalan sirtu Desa Guaeria Kecamatan Jailolo. Pembatalan kontrak tersebut dilakukan setelah pembayaran uang muka kepada penyedia sebelumnya.

Kebijakan tersebut tentunya menuai beberapa pertanyaan, diantaranya adalah:

  1. Bagaimana pelaporan di aplikasi OMSPAN DAK Fisik selanjutnya jika kontrak itu dibatalkan?
  2. Bukankah data kontrak sebelumnya yang telah diinput di aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran dana tahap satu ke daerah?
  3. Bagaimana mekanisme pengembalian uang muka yang sudah dibayar pada penyedia sebelumnya?
  4. Apakah kebijakan ini tidak mempengaruhi pengalokasian DAK fisik di tahun selanjutnya?
  5. Dari mana sumber pembiayaan untuk membayarkan uang muka pada penyedia yang baru berkontrak?
  6. Mengapa pekerjaan itu sampai saat ini belum dikerjakan pasca dilaksanakan lelang ulang?

Selain itu, sampai saat ini terdapat 2 pekerjaan yang bersumber dari DAK yang juga belum dilaksakan. Padahal berdasarkan informasi yang diperoleh dari LPSE Kabupaten Halmahera Barat, telah dilakukan penandatangan kontrak sejak bulan Maret. Pekerjaan itu adalah peningkatan jalan Urpil ke Hotmix pada ruas dalam Kota Jailolo dengan nilai pagu 1,8 miliar dan pekerjaan peningkatan jalan tanah ke lapen di Desa Golago Kusuma dengan nilai pagu 2,2 miliar.

Rentetan masalah di atas, maka patut dipertanyakan kinerja Kadis PUPR semenjak di lantik. Jika kebijakan tersebut berakibat pada dikenainya sanksi yang memengaruhi pengalokasian DAK pada tahun berikutnya, maka bapak Bupati telah melakukan kesalahan fatal dengan melantik kepala Dinas PUPR yang baru itu.

Melalui surat terbuka ini, dengan penuh rasa hormat saya momohon kepada bapak Bupati agar kiranya memanggil Kadis PUPR untuk memerintahkan kepada penyedia agar segera melaksakan pekerjaan yang telah disebutkan di atas. Selain itu, harapan besar juga agar bapak Bupati maupun Wakil Bupati memanggil Dinas atau SKPD yang mengelola DAK tahun 2021 untuk mengevaluasi progres capain pekerjaan sampai saat ini.

Demikian isi surat terbuka yang disampaikan Riswan. Ia juga memohon maaf yang mendalam jika surat yang disampaikan itu dapat membuat Bupati merasa terusik ataupun menggangu aktivitas keduanya. (red)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!