Paripurna RPJMD Halbar Nyaris Ricuh, Ketua Fraksi Hanura Memilih Walk Out

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Paripurna penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat yang berlangsung di gedung DPRD Halbar, Rabu (1/9) tadi nyaris ricuh.

Hal ini dipicu saat anggota Komisi I DPRD, Tamin Ilan Abanun melakukan interupsi ditengah-tengah jalannya sidang yang dipimpin Ketua DPRD Charles R. Gustan.

Tamin langsung menyampaikan rekomendasi DPRD terkait kelanjutan pekerjaan pembangunan jalan sirtu Desa Guaeria. Di mana rekomendasi DPRD diabaikan Dinas PUPR dan memilih mengikuti rekomendasi dari Inspektorat.

“Ini berarti Dinas PUPR menganggap rekomendasi Inspektorat lebih tinggi. Rekomendasi lembaga ini (DPRD) lebih tinggi pimpinan, bukan Inspektorat,” kata Tamin.

Namun penyampaian Tamin ini lalu dipotong pimpinan DPRD lantaran dianggap keluar dari penyampaian RPJMD.

Tamin lalu ngotot untuk melanjutkan pembicaraannya, namun lagi-lagi Ketua DPRD memotong pembicaraannya.

Merasa kesal, Tamin lantas berdiri dan berteriak. Adu mulut antara Ketua DPRD dan Tamin tak terhindarkan.

“Ini mengenai harga diri lembaga ini,” tukas Tamin sambil membanting pengeras suara yang digenggamnya lalu keluar meninggalkan ruang paripurna.

Interupsi juga datang dari anggota DPRD lainnya yakni, Atus dan Sofyan Kasim. Mereka meminta agar pimpinan sidang jangan membatasi pendapat yang disampaikan anggota DPRD.

“Pimpinan sidang mohon jangan dibatasi,” kata Sofyan Kasim dari Fraksi PDIP.

“Saya tidak membatasi. Saya batasi kalau keluar dari RPJMD yang dilakukan hari ini,” jawab pimpinan sidang Charles R. Gustan.

Beruntung, keributan ini tak berlangsung lama setelah Tamin yang juga Ketua Fraksi Hanura ini memilih walk out.

Tamin yang ditemui usai paripurna menyampaikan, Fraksi Hanura tidak punya kepentingan apa-apa dengan sikap yang ditunjukan dalam paripurna tadi. Fraksi Hanura hanya menjaga harkat dan martabat DPRD.

“Masa rekomendasi DPRD dibatalkan hanya karena rekomendasi dari Inspektorat. Ini kan lucu,” tuturnya.

Ia menyebut rekomendasi DPRD itu lahir karena adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP itu rapat pengambilan keputusan tertinggi di DPRD, lalu hasilnya berupa rekomendasi.

Dalam rapat itu, kata Tamin, semua fraksi yang berjumlah 7 fraksi di DPRD meminta kepada Ketua DPRD agar jalan sirtu Guaeria tetap dilanjutkan, bukan ditender ulang.

“Tetapi belakangan, Dinas PUPR mengabaikan rekomendasi DPRD dan menggunakan rekomendasi Inspektorat dengan melakukan tender ulang proyek jalan sirtu Guaeria. Kami dari fraksi Hanura menganggap tindakan Kadis PUPR yang mengabaikan rekomendasi itu sangat melemahkan lembaga DPRD,” sesalnya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini menjelaskan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Lex Superiori Deroget Atheriori. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih rendah.

“Rekomendasi DPRD itu kebijakan mikro DPRD, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Inspektorat,” cetusnya.

Ketua Bapemperda DPRD Halbar ini juga mengatakan rekomendasi DPRD itu superior bila dibandingkan dengan rekomendasi Inspektorat, maka dari itu Kadis PUPR tidak bisa serta merta mengabaikan rekomendasi DPRD dan menggunakan rekomendasi Inspektorat.

Ini tentu menurut dia, Kadis PUPR sangat tidak menghormati lembaga DPRD.

“Semestinya jika ada hal-hal yang terasa janggal dalam proyek tersebut, harus dikomunikasikan dengan DPRD. Jangan secara sepihak membatalkan rekomendasi DPRD, sebab rekomendasi DPRD itu punya legalitas hukum yang jelas, yaitu dirumuskan dan dibentuk pada RDP pertama antara DPRD dan pihak pemerintah daerah,” tandasnya.

“Semoga ke depan tindakan saling meremehkan dan melemahkan seperti ini tidak terjadi lagi, karena Pemda itu bukan lawan DPRD, tapi mitra. Lagi pula Pemda periode ini konsep membangunnya mengusung tema Diahi yang artinya memperbaiki. Jadi harus Diahi semuanya dengan tidak mengabaikan semangat berotonomi,” pungkasnya.

Anggota Fraksi PDIP, Sofyan Kasim juga mempertanyakan panyampaian tanggapan pertanggunjawaban kepala daerah yang tidak dibacakan rekomendasinya.

Alasan dari pimpinan DPRD bahwa nantinya menyurat ke Dinas PUPR, akan tetapi Dinas PUPR tidak mengindahkan rekomendasi tersebut

“Dalam rapat kemarin itu kita diperhadapkan dua rekomendasi. Kata Kadis PUPR Halbar, dia bingung mau menggunakan rekomendasi DPRD atau Inspektorat. Ini yang membuat DPRD merasa tidak pernah dihitung,” tambahnya.

Sofyan menegaskan bahwa ini persoalan hajatan pemerintah daerah menyangkut dengan jalan, sehingga harus dikawal. Proses terjadinya pelelangan awal sudah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan ULP, dan penandatanganan kontrak tertanggal 3 Maret, dan itupun sudah ada pencairan uang muka.

“Yang harus dilihat adalah asas manfaat terhadap daerah, tetapi lagi-lagi izin dibatalkan, sehingga pekerjaan tidak lagi dilanjutkan dan secara sepihak dilakukan pemutusan kontrak oleh pihak PUPR dan ULP Halbar,” bebernya.

Ia menduga soal jalan ini sarat dengan kepentingan. Seharusnya bulan Agustus ini masyarakat Desa Guaeria sudah menikmati jalan, tetapi karena dengan permasalahan ini, sehingga mereka belum menikmati jalan sirtu.

“Lucunya lagi, dua pimpinan SKPD ini adalah transferan dari Pulau Morotai yang datang mengacaukan pembagunan Halmahera Barat. Harapan kami kiranya penting ke depan kedua lembaga ini tetap akur,” tutupnya. (adi/ask)