Rektor UMMU Terancam Pidana

September 28, 2021September 28, 2021

Tim Hukum Forum Dosen UMMU, Yanto Yunus.

PENAMALUT.COM, TERMATE – Sengketa hubungan kerja yang melibatkan petinggi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dengan puluhan dosen dan pegawai terkait pembayaran upah yang tidak sesuai dengan besaran ketentuan upah minimum kota (UMK) terus berlanjut.

Tim hukum forum dosen dan pegawai UMMU menyebut perkara ini telah melalui proses perundingan Bipartit, tripartit, dan akan berlanjut pada Gugatan Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU PPHI, yang selanjutnya akan diajukan dalam waktu dekat.

Selain itu, juga terdapat unsur pidana perburuhan atas pembayaran upah yang tidak sesuai dengan standarisasi ketentuan UMK.

“Rektor UMMU Saiful Deni sebagai decision maker atau pihak yang dianggap paling bertanggung jawab terancam dikenai ketentuan Pasal 88E Ayat (2) jo Pasal 185 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum,” kata Yanto Yunus selaku tim hukum yang mendampingi forum dosen UMMU, Selasa (28/9).

Menurutnya, dalam hasil perundingan bipartit maupun mediasi tidak terdapat kesepakatan antara para pihak. Sehingga dikeluarkanlah anjuran/risalah mediator, dan yang menarik dari anjuaran dan risalah yang dikeluarkan mediator secara tegas menyebutkan bahwa perbuatan Rektor UMMU yang tidak melakukan pembayaran upah/gaji dosen dan pegawai sesuai dengan ketentuan UMK Ternate merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

“Secara tegas dalam anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara tertanggal 24 Agustus 2021, dalam pendapat pihak Rektor yang disampaikan melalui Dekan Fakultas Hukum telah mengakui bahwa upah tidak dinaikan. Sehingga menurut kami sebagai kuasa hukumm forum dosen, hal itu telah membuktikan adanya pengakuan Rektor untuk tidak membayar upah sesuai ketentuan upah minimum,” jelaanya.

Tindakan Rektor, kata Yanto, dapat dianggap sebagai suatu kesengajaan. Dalam nomenklatur hukum pidana, diksi sengaja (apzet) dalam Memorie van Toelichting berarti de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrifjf atau diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga sengaja (opzet) sama dengan willens en Wetens (dikehendaki dan diketahui), dan Rektor telah menyadari serta mengetahui betul pembayaran upah kepada para dosen dan pegawai jauh di bawah ketentuan upah minimum, namun tetap mimilih untuk tidak membayar upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih pembayaran upah di bawah upah minimum sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.

Sehingga tidak salah jik perbuatan tersebut dalam anjuran dan risalah Mediator dikategorikan sebagai perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 88E Ayat (2) jo Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pengaturan ketentuan pidana pembayaran upah dibawah upah minimum tersebut merupakan pidana kejahatan, bahkan diancam dengan pidana penjara 4 tahun dan denda 400 juta rupiah.

“Kami sebelum mengajukan laporan kepada Disnaker Malut, terlebih dahulu telah melakukan pengkajian dan pendalaman terkait pengaturan ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur terkait sanksi pidana pembayaran upah dibawah standarisasin Upah Minimu Kota Ternate,” ujarnya.

Itu sebabnya, lanjut dia, tim hukum dosen telah berupaya untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak UMMU, akan tetapi Rektor tidak menunjukan itikad baik untuk bertemu dengan para dosen dan pegawai dalam menyelesaikan secara internal sebagaimana dimaksud.

“Kami mengambil langkah hukum baik pidana maupun perdata dengan harapan agar Rektor selaku penanggung jawab dan pemegang kendali UMMU memahami dengan baik, bahwa sengaja menguburkan hak-hak normatif dari para dosen dan pegawai adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya. Sehingga harus bertanggung jawab,” jelasnya.

Yanto bilang, pihaknya menyadari betul bahwa ketentuan Pasal 182 UU Ketenagakerjaan telah memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selain penyidik Polri untuk melakukan penyidikan dalam penuntutan perkara pidana melanggar ketentuan pembayaran upah dibawah upah minimum. Hal tersebut terlihat setelah penyampaian Nota Pemeriksaan II yang diberikan oleh Pegawai Pengawas Disnaker Malut kepada pihak UMMU tertanggal 21 September 2021 yang merupakan tindak lanjut dari penegakan hukum pidana atas perbuatan pembayaran upah dibawah upah minimum.

Tim hukum berharap pegawai pengawas Disnaker Malut untuk bekerja dengan transparan, akuntabel, jujur, amanah, dan mengedepankan profesionalitas.

Lulusan Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga ini mengatakan, ketentuan Permenaker Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan telah memberikan legitimasi adanya kewenangan pegawai pengawas dalam melakukan penyelesaian dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dengan prosedur dan tata cera yang ditentukan.

“Itu sebabnya, jangan sengaja menghambat proses penegakan hukum pidana pembayaran upah dibawah upah minimum. Sebab para dosen dan pegawai telah dizolimi haknya. Itu sebabnya tidak saja keadilan subtantif yang menjadi tujuan utama penegakan hukum pidana, tetapi juga keadilan prosedural juga tidak bisa diabaikan. Dan untuk mendapatkan kepastikan hukum, kami akan tetap mengawal jalannya proses penegakan hukum,” tandasnya.

Hal ini dilakukan karena penyampaian informasi dan dokumen Pemeriksaan Nota II dalam dugaan tindak pidana perburuhan sesuai Permenaker Nomor 1 tahun 2020 tersebut bersifat rahasia. Kerahasiaan tersebut tentu ditujukan kepada yang bukan pihak dan yang tidak berkepentingan dalam perkara dimaksud.

“In case kami sebagai pelapor tentu memiliki kepentingan dengan perkara dimaksud, sehingga kami juga disebut sebagai pihak dalam criminal justice system process yang berhak mendapatkan perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana pembayaran upah dibawah upah minimum dan memastikan proses penegakan hukum pidana telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” pungkas Yanto. (red)