Pendamping PKH di Ternate 2 Tahun tak Terima Biaya Operasional

PENAMALUT.COM, TERNATE – Biaya operasional bagi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Ternate masih ditunggak oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dari informasi yang kami terima, sebanyak 19 pendamping PKH selama kurun waktu 2019 hingga 2020 tidak menerima biaya operasional.

Salah satu pendamping yang enggan namanya ditulis mengatakan, alasan dari pihak dinas terkait persoalan tunggakan adalah refocusing anggaran. Sedangkan di tahun 2021 ini baru dibayar setelah mereka mengeluh ke Wali Kota Ternate.

“Kita sudah ketemu Pak Wali, dan direspon secara baik. Jadi baru dibayar untuk tahun 2021. Sedangkan 2 tahun sebelumnya belum dibayar. Tahun 2021 itu pun dibayar tapi dipotong Rp50 ribu per pendamping. Karena harusnya yang kita terima itu Rp350 ribu tapi dikasih Rp300 ribu,” sesalnya.

Sumber itu mengatakan, dia punya bukti kwitansi terkait pembayaran operasional. Termasuk pemotongan dan bukti lain terkait belum diterimanya pembayaran selama 2019 dan 2020. Parahnya lagi, proses pembayaran selama 5 bulan di tahun 2021 itu dilakukan secara cicil.

Sementara koodinator PKH Ternate, Nakir Safi berkilah terkait persoalan ini. Dia mengakui terkait biaya operasional ini hanya soal keterlambatan saja karena kondisi keuangan daerah.

“2019 memang belum dibayar, tapi tetap akan dibayar karena kondisi keuangan saat ini. Tapi biaya itu memang per bulan Rp 300 ribu yang diterima 3 bulan sekali,” jelasnya.

Dirinya juga membantah terkait biaya operosional yang dikatakan sebesar Rp 350 ribu per pendamping. Menurutnya, Rp 350 ribu tersebut baru diajukan untuk tahun 2022. Sementara belum diketahui pasti apakah pengajuan tersebut diterima atau tidak.

“Saya pikir biaya operasional tidak terkendala apa-apa. Hanya soal terlambat saja. Jadi masalah dibayar, tetap akan dibayar, bukan tidak dibayar sama sekali,” tegasnya.

Bantahan Dinsos Ternate

Pjs Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Ternate, Ishaq, membantah terkait biaya operasional yang tak dibayar selama 2 tahun. Diakuinya, selama menjabat sebagai Pjs Kabid, biaya operasional pada tahun 2019 dan 2020 sudah terbayar. Bahkan tahun 2021 ini sudah dibayar untuk 5 bulan.

“Sisa bulan berikutnya yang masih diajukan dan masih diproses BPKAD. Kami sudah ajukan itu ke bendahara. Jadi terkait persoalan itu kendalanya bukan di kami,” ungkapnya, Senin (4/10) di ruang kerjanya.

Ishak menambahkan, jika persoalan itu terjadi di tahun 2018, dia tidak mengetahui secara pasti karena baru menjabat sejak 2019. Dia juga menjelaskan, tahun 2021 biaya operasional dibayar sebanyak Rp 300 ribu per pendamping yang dicairkan selama 3 bulan sekali.

“Semua sudah kami penuhi. Sisa di tahun 2021 ini adalah bulan Juli, Agustus dan September yang masih diproses. Kami juga sudah koordinasi ke koordinator PKH untuk bersabar karena untuk 3 bulan tersebut sedang diupayakan secepatnya,” jelasnya. (udi)