Dianggap Membohongi Masyarakat, PT BMI di Taliabu Bakal Didemo

  • Bagikan
Rapat antara warga Desa Todoli dengan pihak PT BMI dan Pemdes Todoli beberapa waktu lalu. (Warga Todoli)

PENAMALUT.COM, TALIABU – Warga Desa Todoli di Kabupaten Pulau Taliabu mengancam akan melakukan aksi demonstrasi terhadap perusahaan pengolah biji besi, PT Bintani Mega Indah (BMI), lantaran dianggap sudah membohongi warga.

Pasalnya, sebelum membangun pelabuhan dan beroperasi di Desa Todoli, pihak PT BMI akan melakukan kajian kelayakan terlebih dahulu, barulah dilakukan sosialisasi. Ini sesuai dengan kesepakatan rapat antara warga dan pihak PT BMI.

Sayangnya, belum disampaikan hasil kajian kelayakannya, perusahaan tersebut sudah beroperasi, bahkan lokasi rencana pembangunan pelabuhan yang nanti digunakan PT BMI juga sudah disediakan pemerintah desa.

“Belum ada persetujuan masyarakat untuk disosialisakan, namun PT BMI sudah beroperasi, bahkan sudah membayar lokasi pelabuhan. Kami curiga, jangan-jangan pemerintah desa dan pihak perusahaan sudah bermain mata,” kata Kordinator Lembaga  Pemerhati Lingkungan Gerakan Masyarakat Cinta Kampung (GERAM-CITA), Busri Taher kepada wartawan, Kamis (7/10).

Busri yang juga warga Todoli ini menegaskan akan melakukan protes dan pemboikotan terkait masalah kerusakan alam dan lingkungan sekitar yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat lingkar tambang, terutama Desa Todoli.

Menurutnya, sebelumnya sudah ada dua kali rapat antara pemerintah Desa Todoli dengan masyarakat bersama pihak perusahaan. Namun hasil kesepakatan rapat itu diingkari oleh pihak perusahaan.

Warga sangat kesal demgan sikap PT BMI. Sebab jangankan sosialisasi terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan secara diam-diam masuk beroperasi dengan pembuatan pelabuhan.

Padahal, kata dia, sosialisasi terkait AMDAL dan CSR menjadi kewajiban yang diamanatkan dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

“Saya rasa cukup jelas Undang-undang yang saya sebutkan itu. Membahas perizinan usaha yang wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dalam pembahasan AMDAL maupun soal kewajiban CSR dalam UU PT. Jadi kami merasa dibodohi, maka itu kami akan berkonsolidasi untuk melakukan gerakan protes dan pemboikotan kepada pihak perusahaan sampai ke pusat,” tegasnya. (ysn/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!