Nama Anggota DPRD Malut Terungkap di Persidangan Perkara Nautika

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sidang lanjutan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan kapal Nautika penangkap ikan dan alat simulator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Selasa (2/11) siang ini.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim, Achmad Ukayat, didampingi dua hakim anggotanya, Khadijah Amalzain Rumalean dan Aminul Rahman.

6 saksi yang dihadirkan pada kesempatan sidang siang ini dari Dikbud Malut dan Pokja I ULP Malut. Mereka adalah Lutfi Ahmad, M. Husni, Ibrahim Pelu, M. Ristandi, Mansur, dan Zulkifli.

Mansur selaku Sekertaris Pokja I ULP Malut menjadi saksi pertama yang dimintai kerangannya di persidangan. Dalam keteranganya, Mansur menyampaikan paket kapal Nautika penangkap ikan dan alat simulator merupakan arahan Ketua Pokja agar diarahkan ke IK alias Ikbal yang merupakan kakak dari Direktur PT Tamalanrea Karsatama, Ibrahim Ruray. Ikbal juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.

“Arahan Ketua Pokja itu ke ko IK alias Ikbal Ruray. Namun arahan dari siapa, aaya tidak tahu. Tapi disampaikan ketua seperti itu. Kemudian soal review saya tidak tahu, karena tidak dilibatkan. Tapi untuk review sistemnya manual. Sebab review dilakukan langsung mantan Ketua Pokja I ULP Malut, yakni terdakwa Reza,” kata Mansur.

Ia mengungkapkan, pada saat scan tanda tangan saksi juga tidak dihubungi, dan siapa yang memerintahkan scan tanda tangan, ia tidak tahu.

“Tapi yang scan itu Zul yang lakukan,” tambahnya.

Ia melanjutkan, setelah semua sudah selesai dibuatkan berita acara review baru diketahui. Perusahan yang diarahkan oleh Ketua Pokja itu yakni PT Tamalanrea Karsatama. Saksi juga mengetahui Ikbal sebagai anggota DPRD Malut, namun tidak dekat.

Pada saat setelah penetepan pemenang, kata Mansur, pihak PT Semeru Teknik mengajukan sanggahan. Sanggahan itu lantaran tidak terima atau keberatan penetapan Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang tender proyek senilai 7,8 miliar tersebut. Sebab PT Tamalanrea Karsatama tidak mempunyai pengalaman pembuatan kapal, dan yang punya pengalaman pembuatan kapal yakni PT Semeru Teknik.

Ia bilang, terdakwa Ibrahim selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama pada tahap proses tender selalu hadir di Sekertariat Pokja dan bertemu dengan ketua Pokja Reza yang saat ini sebagai terdakwa.

Sanggahan itu dibuat oleh Ketua Pokja/terdakwa Reza dan PPK yang mengunggah sanggahan pada sistem. Terkait setuju dan tidak setuju, semua Pokja punya hak. Sementara pada saat evaluasi sudah dilakukan oleh Ketua Pokja.

“Saya juga tidak dilibatkan pada saat review,” tukas Mansur. (gon/ask)