Bawaslu Halsel Temukan Ribuan Keanggotaan Parpol Ganda

PENAMALUT.COM, LABUHA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pengawasan dan pencermatan data keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Pengawasan dan pencernaan tersebut melalui sistem informasi partai politik (Sipol) sejak 9 sampai 23 Agustus 2022.

Karena itu, Bawaslu secara resmi menyerahkan rekomendasi hasil pencermatan keanggotaan ganda kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Halsel, Rabu (24/8).

Dari hasil pencermatan di Sipol, Bawaslu Halsel menemukan banyak data keanggotaan ganda internal maupun ganda eksternal antar partai dari 24 partai politik lolos administrasi yang berada di Halsel.

Ketua Bawaslu Halsel, Asman Jamil mengatakan, sejak 16 Agustus Bawaslu secara kelembagaan melakukan pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

“Pengawasan dilakukan secara langsung di KPU Halsel, juga melalui Sipol yang dimiliki Bawaslu,” ujar Asman kepada Nuansa Media Grup (NMG).

Menurut Asman, dari hasil pencermatan, banyak ditemukan data keanggotaan ganda internal maupun ganda eksternal antar partai politik. Untuk jumlah keanggotaan dari 24 partai politik yang ada di Halmahera Selatan sebanyak 11.932 anggota, dengan rincian ganda internal 16 parpol total 997 dari 24 partai politik, 8 partai tidak ada ganda internal.

Sedangkan ganda eksternal keanggotaan sebanyak 22 partai politik, 2 partai politik dinyatakan bersih dari kegandaan eksternal dari total 24 partai dengan jumlah kegandaan sebanyak 1.613.

“Kami mengakui ada kendala yang dialami Bawaslu dalam melakukan pengawasan di Sipol, dikarenakan fitur dashboar Sipol untuk data keanggotaan yang dimiliki Bawaslu tidak dapat menampilkan dokumen kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan kartu tanda anggota Partai untuk dilakukan pencocokan nama, NIK dan nomor KTA anggota partai sesuai dengan dokumen yang di upload di Sipol, sehingga bawaslu memastikan keanggotaan partai itu dengan kategori memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, serta tidak memenuhi yarat (TMS),” tuturnya.

Kata Asman, pengawasan verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu untuk memastikan dugaan keanggotaan ganda, baik ganda internal dan ganda eksternal parpol calon peserta Pemilu tahun 2024, sebagimana dalam ketentuan pasal 31 dan 32 PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

Selain itu, ada beberapa varian dalam menentukan kategori tidak memenuhi syarat. Namun dalam fitur Sipol yang diberikan oleh KPU ke Bawaslu hanya mampu menjangkau kegandaan nama saja.

“Hasil rekom ke KPU Halsel ini kami juga akan menyampaian penerusan ke Bawaslu Provinsi maupun ke Bawaslu RI sebagai laporan hasil pengawasan dan pencermatan secara internal kelembagaan” jelas Asman.

Asman berharap dengan hasil pencermatan yang diserahkan ke KPU, dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Halsel, Darmin Hasim menambahkan, KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Halsel terkait dengan data dugaan keanggotaan ganda serta keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Halmahera Selatan, dan rencananya besok Jumat 26 Agustus 2022, KPU Halmahera Selatan akan menyampaikan surat ke Bawaslu Halsel tentang hasil tindaklanjut rekomendasi tersebut.

“Sebagai institusi penyelenggara Pemilu, KPU Halsel mengapresiasi rekan-rekan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi administrasi dokumen keanggotaan partai politik,” pungkasnya. (rul)