6 Fraksi DPRD Halbar Sepakat Bentuk Pansus Telusuri Anggaran PEN

PENAMALUT.COM, JAILOLO – DPRD Halmahera Barat melalui fraksi-fraksinya sepakat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri penggunaan anggaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 senilai Rp 208.500.000.000.

Pembentukan Pansus itu disuarakan pertama kali oleh Mahdin Husen pada saat paripurna penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang III Tahun 2022 yang berlangsung di gedung utama DPRD Halbar, Rabu (14/9) tadi.

Mahdin Husen yang tergabung dalam fraksi gabungan meminta kepada pimpinan dan ketua-ketua fraksi agar segara membentuk Pansus pinjaman PEN. Politisi PKS ini menilai Pansus anggaran PEN sangat penting, karena penggunaan anggaran 208 miliar tidak ada perencanaan yang matang.

Hal ini bisa dilihat dari progres pembangunan gedung, jalan, ruang terbuka hijau dan jembatan yang amburadul. Bahkan pekerjaannya hampir rata-rata baru capai 30 persen. Padahal waktu pakerjaan proyek tersebut tersisa dua bulan, bahkan ada yang tersisa satu bulan.

“Anehnya lagi, anggaran sebesar Rp 5 miliar yang diperuntukan untuk 200 unit rumah tidak layak huni belum dikerjakan. Bahkan titik penerimah rumah tidak layak huni pun belum jelas,” ujarnya.

Saran Mahdin ini lantas disambut baik fraksi lainnya, seperti Ketua Fraksi PDIP Juliche D. Baura, Ketua Fraksi Hanura Hardi Hayun, Ketua Fraksi Gerindra Niko Demus H. David, Ketua Fraksi PKB Albert Hama, dan Sekretaris Fraksi Golkar Fandi Ibrahim.

Ketua Fraksi PDIP, Juliche D. Baura mengatakan bahwa Fraksi PDIP sebelumnya sudah membicarakan masalah penggunaan dana PEN ini di internal mereka. Sebab PDIP ini menilai pinjaman PEN ini sangat membebani daerah terkait dengan pengembalian bunga dan pokok pinjaman PEN.

“Saya sebagai Ketua Fraksi PDIP dan juga Ketua Komisi III ketika monitoring ke lapangan, menemukan fakta banyak sekali masalah pembanguan, baik itu pembangunan gedung, jalan dan jembatan yang pekerjaannya sangat amburadul. Ini karena tidak ada perencanaan. Olehnya itu, kami dari Fraksi PDIP sangat mendukung dan menyetujui pembentukan Pansus pinjaman PEN,” tegas Juliche.

Sikap yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Nikodemus H. David. Ia mengatakan Fraksi Gerindra sangat mendukun dan menyetujui pembentukan Pansus Dana Pinjaman PEN. Tujuan dari pansus itu agar bisa diketahui data teknis dan sistem pencairan dana tersebut, sebab sampai saat ini Pemda tidak memberikan data pinjaman dana PEN maupun dukumen kontrak ke DPRD.

“Kami Fraksi PKB juga sangat mendukung pembentukan dan menyetujui Pansus pinjaman dana PEN,” ucap Ketua Fraksi PKB, Albert Hama.

Demikian pula Fraksi Hanura yang sangat menyetujui dan mendukung untuk pembentukan Pansus pinjaman dana PEN. Dengan Pansus ini, kata dia, pengawasannya lebih efektif, terarah dan terukur.

“Ketika kita mencermati pembanguan yang bersumber dari dana PEN ini progresnya belum mencapai 30 persen, sedangakan waktu pekerjaan hampir rata-rata tinggal dua bulan. Ini kan sangat merugikan,” tandas Hardi Hayun yang juga Ketua Hanura Halbar itu.

“Pinjaman PEN yang dilakukan Pemda Halbar ini sangat membebani daerah, bahkan bisa berujung pada kerugian daerah. Oleh karena itu, jika teman-teman Fraksi dari partai lain menyetujui pembentukan Pansus Dana PEN. Fraksi Golkar secara kelembagaan dan secara partai mendukung dan menyetujui penuh atas pembentukan Pansus ini,” tambah Sekretaris Fraksi Golkar, Fandi Ibrahim bahwa menutup. (uum/ask)