MAJANG  

Genjot PAD, Dishub Ternate Uji Coba Pemberlakuan Parkir Elektronik

Plt. Kadishub Kota Ternate, Anwar Hasjim. (Udi/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Dinas Perhubungan Kota Ternate bekerjasama dengan pihak ketiga melakukan uji coba pemberlakuan parkir elektronik (e-parking), guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Terobosan ini dilakukan lantaran penarikan retribusi parkir manual keamanannya dianggap belum terjamin. Selain itu, potensi pemungutan liar (pungli) kian meningkat. Karena itu, salah satu solusi dari Pemkot Ternate adalah memberlakukan parkir elektronik (e-parking).

“Ada beberapa titik yang menjadi objek pendapatan masih menggunakan cara manual, sehingga sistem karcis ini ketika orang masuk kadang-kadang karcis tidak diberikan, akhirnya ada kebocoran pendapatan disitu,” ujar Plt. Kadishub Kota Ternate, Anwar Hasjim, Rabu (14/9) tadi .

Atas dasar itu, untuk meminilisir hal tersebut, maka pihaknya membuat e-parking yang dilakukan pihak ketiga. Dengan begitu, target PAD dalam setahun bisa diukur pencapaiannya.

“Jadi salah satu tujuan e-parking ini untuk mencapai target yang maksimal. Jika uji coba dalam satu bulan kalau memang dianggap memenuhi syarat, maka kita akan buat MoU,” tuturnya.

Anwar mengaku, uji coba di lapangan kelihatannya berjalan baik. Namun, target ini masih menunggu pihak ketiga dan petugas perhubungan agar memasukkan laporan karena belum mengetahui hasil pendapatannya. Apabila hasilnya berjalan baik, maka dituangkan dalam MoU untuk disepakati penyetorannya dalam bentuk harian atau perbulan.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Ternate ini menambahkan, e-parking ini baru diuji coba di lima titik, di antaranya jalan pahlawan revolusi, pasar higenis, depan taman nukila dan dua area parkir lainnya.

“Petugas parkir PTT Dishub yang menarik retribusi juga akan didorong ke pihak ketiga, sehingga nanti gajinya disesuaikan,” katanya.

Lebih lanjut Anwar menyarankan, tempat objek penagihan retribusi parkir lebih baik semua titik diserahkan ke pihak ketiga, agar pengelolaan semuanya beralih di pihak ketiga, sehingga dengan sendirinya pendapatan bisa dicapai secara maksimal.

“Alasannya, kalau target realisasi pendapatan retribusi parkir Rp 6 miliar, kita bisa minta Rp 7 miliar dalam 1 tahun, sehingga bisa setor ke kas daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, Anwar menuturkan, untuk area parkir pelabuhan armada semut, Kelurahan Mangga Dua sudah ada tanda tangan pihak ketiga sebelum dirinya menjabat Kadishub Ternate, tetapi di area tersebut hanya berjalan selama 3 bulan.

“Misalnya pendapatan Rp 10 juta perbulan, maka pembagian 60-40 bisa dapat target jikalau hanya dapat Rp 5 juta pendapatan maka itu turun. Jadi pertemuan waktu kemarin di bagian kerjasama, saya sampaikan bahwa berikutnya MoU model begini tidak lagi dilakukan, karena itu merugikan pemerintah,” tukasnya.

“Kalau pakai pola sementara berjalan di pelabuhan semut itu Pemkot Ternate rugi, karena mereka bilang pendapatan hanya Rp 3 juta dalam sebulan, sedangkan Dishub paling hanya dapat 1 juta lebih saja,” sambungnya.

Pihaknya, lanjut dia, mau melakukan kerjasama lagi, namun harus dibuktikan dengan rekening koran supaya ingin melihat alur transaksi keuangan, agar supaya menandakan perusahaan berkontrak betul-betul sesuai kesepakatan.

Setelah batas kontrak 3 bulan ini, lanjutnya lagi, akan dilakukan evaluasi. Jika tidak menguntungkan pemerintah daerah dalam memacu pendapatan, maka pihaknya akan mencari pihak ketiga yang lain dan kalau perlu dibuat lelang.

“Mereka lapor itu hanya dapat Rp 6 juta lebih, saya kaget kan pendapatannya kecil baru dibagi dua lagi. Pola kerjasama seperti ini pihak ketiga semestinya merubah. Sebab objek penagihan retribusi ini paling tidak kita sudah atur, sehingga dalam melakukan kerjasama sudah tidak terjadi masalah di lapangan,” pungkasnya. (udi/tan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.