Pemprov Malut Angkat Bicara Soal Gaji Guru PPPK yang Belum Dibayar

Sekretaris Provinsi Malut, Samsuddin A. Kadir.

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya angkat bicara terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tak kunjung dibayar. Salah satu pemicunya adalah belum masuk dalam APBD Perubahan.

Sekretaris Provinsi Malut, Samsuddin A. Kadir, mengatakan pada saat penerimaan PPPK, ternyata bertepatan dengan jalannya pembahasan APBD. Untuk itu, barulah sekarang diupayakan masuk APBD Perubahan.

“PPPK itu dulu, bahwa akan diumumkan ada penerimaan. Bahkan banyak daerah yang mengatakan kalau gajinya akan disiapkan oleh APBN, ternyata itu tidak tersedia,” jelas Samsudin kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (12/10).

“Setelah mereka tes itu kan APBD sudah jalan. Jadi kita baru masukkan di APBD perubahan, dan sekarang perubahan anggaran masuk. Mudah-mudahan selesai evaluasi kita bayar,” sambungnya.

Menurut Samsuddin, meskipun pembayaran gaji PPPK tidak ada di pusat, tetapi di 2023 sudah dilebel langsung sebesar Rp 117 miliar untuk PPPK yang kuotanya 2.500, sementara bagi yang tidak lulus anggaran itu tidak bisa dipakai.

Ia mengaku, dalam pembayaran gaji PPPK tentu sangat membebani APBD. Meski begitu, kata dia, pemerintah tidak mau kehilangan para guru-guru tersebut.

“Kalau membebani ya pasti. Saya kira itu wajib untuk dilakukan karena kita punya pilihan, apakah bayar gaji PPPK atau kehilangan guru, apalagi guru honor mau dihilangkan. Jadi sekarang kita berharap dengan adanya jatah atau kuota 2.500,” tuturnya.

“Kita berharap semua honorer ikut tes. Jangan seperti yang lalu. Di mana, kuotanya 2.000, sementara yang ikut hanya 800, sedangkan yang lulus hanya 200. Makanya saya minta honorer yang masih 4000, saya minta ikut tes karena yang 600 sudah pasti lulus,” harapnya mengakhiri. (ano/tan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *