Mantan Bendahara Dinas Pendidikan Ternate Dituntut 2 Tahun 6 Bulan

Suasana sidang tuntutan perkara penggelapan gaji Diknas Ternate

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sidang lanjutan perkara penggelapan gaji Dinas Pendidikan Kota Ternate dengan terdakwa mantan Bendahara Diknas, Safruddin, kembali digelar di Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (9/11).

Sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ahcamd Ukayat, didampingi Khadijah Amalzain Rumalean dan Samhadi sebagai hakim anggota.

JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate, Safri Abdul Muin, mengatakan sesuai dengan fakta persidangan selama sidang pertama sampai hari ini, JPU menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 64 ayat (1). Karena di situ perbuatan dilakukan berulang kali sejak tahun 2015 sampai 2020.

“Terdakwa terbukti melanggal pasal 3 menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian Negara Rp 800 juta sekian, dan kemudian telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 250 juta,” ujarnya.

Menurut Safri, berdasarkan fakta dari perhitungan ahli BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), terdakwa menikmati Rp 420 juta dan ditelah dikembalikan Rp 250 juta.

“Bukti penyerahan pengembalian uang itu tadi sebelum majelis tutup sidang, kami sudah serahkan yang asli dan disaksikan oleh pengunjung sidang dan kuasa hukum terdakwa,” ucapnya.

Sementara sisa 500 juta lebih, kata dia, dibebankan kepada empat orang saksi yang seharusnya tidak bisa menerima hak, karena tidak melaksanakan tugas. Namun mereka sudah menerima dan itu harus dikembalikan dari empat saksi itu melalui terdakwa.

“Dari fakta persidangan, terdakwa sudah potong iuran Kopri. Sementara infaq itu sudah dilaksanakan, yang sisa harusnya disetor kembali, tapi digunakan secara pribadi,” kata Kasi Datun Kejari Ternate itu.

Safri menambahkan, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Sidang digelar kembali pada Jumat dengan agenda pembacaan pembelaan/pledoi dari penasehat hukum,” terang Safri menutup. (gon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *