Kejati Malut Dimintai Usut Dua Proyek Diduga Bermasalah Milik CV. Gamalia

PENAMALUT.COM, MABA – Dua proyek yang dikerjakan CV. Gamalia di Kabupaten Halmahera Timur diduga bermasalah. Kedua proyek tersebut yakni pekerjaan normalisasi sungai Paruama tahun 2022 senilai 1,8 miliar, dan proyek jaringan irigasi D.I. Ekor tahap V senilai 6,1 miliar.

Anggaran tersebut melekat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur tahun 2022. Proyek irigasi ini berlokasi di Desa Binagara, Kecamatan Wasile Selatan.

Berdasarkan informasi yang diterima, pihak CV. Gamalia menyerahkan angaran sebesar 2 miliar ke pihak yang diberikan kewenangan untuk mengerjakan proyek tersebut. Sementara sisa anggarannya tidak diserahkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Akibatnya, proyek Irigasi tersebut saat ini dibiarkan terbengkalai oleh pihak rekanan. Tak hanya itu, pekerjaan tersebut juga diduga menggunakan material batu tidak sesuai. Sehingga saat ini di lokasi pekerjaan masyarakat telah menanam pohon pisang.

Menyikapi ini, DPD Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI) Malut, Ahmad Rumasukun meminta kepada Kejaksaan Tinggi Malut agar mengusut proyek yang diduga bermasalah itu.

“Ketika terjadi suatu dugaan tindak pidana, maka diperlukan rangkaian tindakan yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan hukum penyelidikan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebuah peristiwa atau sebuah perbuatan itu masuk dalam kategori tindak pidana, sementara penyidikan adalah rangkaian lanjutan dari penyelidikan guna membuat terang dugaan peristiwa pidana tersebut sebagaimana dalam pasal 1 angak (2) dan (4) KUHAP,” ujar Ahmad, Senin (27/3).

Kata dia, Kejati sebagai bagian dari negara terkualifikasi sebagai public rehctpersoon atau badan hukum publik yang memastikan terlaksananya kepentingan umum berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang diatribusikan oleh peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dengan bidang tugas dan kewenangan selaku penyidik.

Memperhatikan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan pekerjaan proyek normalisasi sungai Paruama dan jaringan irigasi D.I. Ekor tahap V oleh pihak CV. Gamalia tanpa adanya mekanisme hukum yang jelas atau dengan kata lain pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya Kejati Malut segera melakukan Puldata dan Pulbaket dengan serangkaian tindakan pemeriksaan penyelidikan terhadap semua pekerjaan proyek dimaksud.

Hal ini dipandang perlu untuk segera dilakukan, karena mengingat pekerjaan proyek tersebut mengunakan APBD.

“Apabila dalam pekejaan proyek tersebut ditemukan dugaan adanya peran/keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki kaitan dengan pekerjaan proyek dimaksud, maka demi tegaknya hukum acara pidana yang fair, Kejati Malut sudah seharusnya atau secepatnya memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk diperiksa atau dimintai keterangannya sebagaimana pirnsip hukum acara yang berlaku,” tandasnya.

“Dari sekian fakta-fakta yang ada dalam perkejaan proyek tersebut dan dikaitkan dengan prinsip/doktrin/asas hukum pidana manifesta non egent prosatione dan atau lex non requirit verificari quod apparet curiae, maka terbaca dengan jelas bahwa pekerjaan proyek ini sangat ugal-ugalan. Untuk itu, Kejati Malut segera lakukan penyelidikan,” sambungnya mendesak. (gon/ask)