‘Saling Sikut’ di Internal Pemkot Ternate, Sekda Tanggapi dengan Senyum

PENAMALUT.COM, TERNATE – Internal Pemkot Ternate kelihatannya tidak baik-baik saja. Aroma saling sikut mulai terasa. Belakang, terendus bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Jusuf Sunya bakal didepak dengan alibi evaluasi. Alasannya, setiap pejabat memang harus dievaluasi setelah menjabat lebih dari enam bulan. Kepastian Jusuf Sunya akan dievaluasi itu disampaikan oleh Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly pada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (3/5).

Menurut Samin, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melayangkan surat dan meminta Pemkot Ternate untuk melakukan evaluasi kinerja sebelum melakukan Uji Kompetensi (Ukom). “Sekda Kota Ternate tetap dievalusi, setelah itu baru dilakukan ukom. Yang namanya jabatan eselon II JPT itu mulai dari 2 tahun melaksanakan tugas harus dilakukan evaluasi kinerja. Jadi bukan hanya Sekda, tapi juga 12 jabatan pimpinan tinggi pratama,” ujar Samin.

Ia menyebut, ada yang sudah menjabat selama satu tahun lebih seperti Kadinsos, Kadis Pertanian, Kadis Pendidikan, Kadis Pariwisata dan Kepala BKPSDMD, sehingga berdasarkan surat dari KASN agar jangan dulu melakukan ukom, tetapi harus melalui tahapan, yakni evaluasi. “Itu wajib dievaluasi. Anak murid saja tiap 6 bulan ada raport, begitu juga Pemkot. Setelah dievaluasi dari tim, kemudian diserahkan ke Wali Kota M. Tauhid Soleman,” katanya.

“Karena pelaksanaan ukom itu akan berdampak pada dua hal, yang pertama bisa dipertahankan dari jabatan itu ataukah demosi, seperti turun status misalnya sekretaris turun ke kepala bidang atau sebaliknya bisa terjadi di mana saja. Itu output dari ukom seperti begitu,” tambahnya. Sementara itu, informasi yang dihimpun NMG menyebutkan, KASN justru mentahkan surat yang dilayangkan Pemkot Ternate berperihal evaluasi terhadap Sekda Kota Ternate.  Jusuf Sunya kelihatannya tidak gentar menghadapi gelombang ancaman yang dari kelompok besar di Pemkot Ternate. Ketika diwawancarai wartawan NMG, Jusuf hanya tersenyum. Ia juga menyebutkan kalau informasi KASN menolak surat permohonan Pemkot itu tidak benar. (udi/rii)