AHY Minta Program Pro Rakyat Era SBY Dihidupkan Kembali

PENAMALUT.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam pidato politiknya Jumat (14/7) malam lalu yang bertajuk agen perubahan, meminta agar dapat melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Program-program pro rakyat tersebut antara lain BLT/BLSM, BPJS, bantuan lansia, difabel dan korban bencana, PKH, raskin, KUR, PNPM, dan lainnya.

“Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen, bahkan lebih. Tapi pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat, bukan segelintir kelompok saja.
Karena itu, sulit diterima akal sehat, saat ekonomi tertekan pandemi, alokasi APBN untuk infrastruktur justru lebih besar dibanding anggaran
kesehatan,” ujarnya.

Menurutnnya, seolah proyek infrastruktur diutamakan, sedangkan nasib rakyat diabaikan. Maka dari itu, diperlukan pemikiran yang rasional dan arif dalam penentuan prioritas
dan pengelolaan anggaran negara.

“Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat, agar ekonomi terus
bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara
juga akan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan akan berkurang,” ucapnya.

Salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah investasi. Kita harus menggalakkan dan meningkatkan investasi,
agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas, serta penerimaan pajak yang lebih besar. Untuk itu, iklim investasi harus terus diperbaiki, termasuk
kepastian di bidang hukum dan birokrasi.

Pihaknya tahu bajwa pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan investasi
nasional, akan tetapi partai Demokrat mengingatkan untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan modal dalam negeri dan asing. Ini seiring dominannya modal asing, apalagi tidak disertai dengan kuatnya perjanjian dalam kontrak yang bisa sangat merugikan negara dan rakyat.

Saat ini, pelibatan investor asing di dunia usaha energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, perkebunan dan
lain-lain, dinilai terlalu longgar. Sehingga dirasakan kurang adil bagi rakyat.

“Kita harus menjadi tuan rumah sendiri di negeri kita sendiri,” tegasnya.

Selain itu, AHY berharap agar dipastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antar sektor, anatara nasional dan daerah serta antara kota dan desa.
ini guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa.

“Sehingga itu, Demokrat
berpendapat bahwa PNPM Mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan, dana desa
cukup, serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan,” pungkasnya. (red)