Minim Progres, Proyek Multiyears Payahe-Dehepodo Bakal tak Tuntas

Komisi III DPRD Malut saat meninjau pekerjaan lanjutan jalan ruas Payahe-Dehepodo beberapa waktu lalu

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Pekerjaan jalan dan jembatan yang dianggarkan melalui multiyears pada ruas Payahe-Dehepodo minim progres.

Proyek yang dianggarkan senilai Rp 17.681.310.802,85 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara itu terancam gagal.

Informasi yang diterima Nuansa Media Grup (NMG), proyek peningkatan (hotmix) itu ternyata  progresnya baru mencapai 10 persen. Sementara kontrak kerjanya berakhir Desember 2023.

Pekerjaan ruas Payahe-Dehepodo merupakan proyek lanjutan yang sebelumnya dianggarkan melalui pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 46.700.000.000. Hingga putus kontrak, progresnya hanya 65 persen.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan dan jembatan ruas Payahe-Dehepodo, M. Rizal mengatakan, progres peningkatan proyek yang dikerjakan PT. Tugu Utama Sejati ini bakal digenjot setelah rapat dengan Komisi III DPRD Malut pada Rabu 27 September kemarin.

“Waktu peninjauan oleh Komisi III DPRD Maluku Utara itu masih di kisaran 3-4 persen. Sekarang sudah ada peningkatan progres, tapi memang sedikit sekali,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (1/10)

Rizal menuturkan, perkembangan progres terkini pihaknya belum tahu pasti. Sebab belum melakukan permintaan data informasi dari konsultan pengawas. 

“Progres yang sekarang saya belum minta di konsultan, soalnya baru pulang cek ruas Laiwui-Jikotamo-Anggai di Obi. Belum sempat cek laporannua konsultan,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengungkapkan faktor  keterlambatan proyek ini diakibatkan beberapa kendala teknis yang menjadi alasan kontraktor, seperti kurangya peralatan alat berat dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Ketika peralatan sudah ada di lokasi, tapi tidak bisa kerja karena cuaca (hujan) beberapa minggu kemarin. Kalau dari pihak rekanan kerja sesuai jadwal percepatan yang ada, Insyah Allah pasti bisa selesai,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, sebelum pihak rekanan melaporkan hasil progres pekerjaan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Malut di Hotel GAIA pada 16 Agustus 2023 lalu, bahwa pekerjaan tersebut sudah di angka 10 persen dengan realisasi keuangan 15 persen. (ano/ask)

Respon (1)

  1. Pemerintah propinsi jgn kasih proyek kepada PT yg tdk mampu membuat jl ,akibat seperti jalan obi sdh bln oktober 2023 belum ada tanda tanda pembuatan jln..

Komentar ditutup.