Berkas Lengkap, Dua Tersangka Kasus Perumda Tidore Segera Disidangkan

PENAMALUT.COM, TIDORE – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore melimpahkan berkas perkara tahap dua pelaku kasus dugaan korupsi penyertaan modal tahun 2017-2019 senilai Rp 10 miliar pada Perumda Aman Mandiri Tidore.

Kedua tersangka itu yakni RMY alias Rudy selaku mantan Direktur Utama dan MTR alias Taher selaku bendahara.

Dengan demikian, dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate untuk disidangkan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tidore, Gama Palias menyatakan, bidang Pidsus telah menerima penyerahan tahap II dalam perkara korupsi penyertaan modal pada Perumda Aman Mandiri dengan tersangka MTR dan RMY beserta barang bukti dari penyidik.

Berkas perkara tersangka MTR dan RMY telah dinyatakan lengkap  sesuai dengan surat (P-21) Nomor: B-1872/Q.2.11/Ft.1/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023 dan surat (P-21) Nomor: B-1873/Q.2.11/Ft.1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

Terhadap para tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari berdasarkan surat perintah penahanan nomor: Print-355/Q.2.11/Ft.1/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023 dan surat perintah penahanan Nomor : Print-356/Q.2.11/Ft.1/10/ 2023 tanggal 30 Oktober 2023.

Menurut Gama, sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Akibat perbuatan para tersangka dalam kasus ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.020.648.033. 

“Kedua tersangka diancam pidana dalam Pasal 2 junto Pasal 18 dan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” jelasnya. (gon/ask)