Pendapatan Pemprov Malut Minim, Ketua DPRD: Kita Semua Salah

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Target pendapatan daerah yang dirancang Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 ini tak sesuai target. Hal ini tentu berpengaruh pada sistem pembiayaan.

Akibatnya, kegiatan OPD di Pemprov Malut tak bisa jalan. Bahkan kegiatan yang sudah berjalan juga tak bisa dilakukan pembayaran.

Salah satu OPD yang bertanggungjawab atas pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda harus memaksimalkan seluruh sektor pendapatan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Malut Kuntu Daud justru tidak menyalahkan salah satu pihak. Dia menganggap minimnya pendapatan itu karena kesalahan DPRD maupun Pemprov Malut.

“Kita semua salah. Di sisa waktu gubernur yang tinggal dua bulan lagi ini harusnya beliau (gubernur) turun dengan kondisi baik, tapi sampai sekarang APBD Perubahan juga belum selesai,” tuturnya saat ditemui di Kantor DPRD Malut di Sofifi, Senin (6/11).

Dengan kondisi seperti ini, kata Kuntu, tidak hanya Pemprov Malut yang mengalami kesulitan, namun juga DPRD.

“Jadi kita semua pusing, karena perputaran ekonomi juga tidak bagus,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ahmad Purbaya meminta agar OPD penghasil pendapatan lebih memaksimalkan pungutan di setiap sektor pendapatan. Dengan begitu, pemasukan daerah bisa bertambah.

Menurutnya, pendapatan dalam APBD tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,1 triliun, namun realisasinya hingga September 2023 baru Rp 2,3 triliun atau 57,19 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pendapatan senilai 1,7 triliun. (ask)