Tersangka Lain Dugaan Korupsi Masjid Raya Halmahera Selatan Masih Didalami

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara masih mendalami tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan.

Ini setelah lembaga Adhyaksa itu resmi menetapkan satu tersangka pada Selasa (16/1). Satu tersangka itu adalah mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Kabupaten Halmahera Selatan AH alias Ahmad Hadi.

AH selain bertindak atas kuasa pengguna anggaran, juga sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada pembangunan Masjid Raya.

Selain AH, penyidik Kejati masih melakukan pendalaman terhadap tersangka lain dalam kasus ini.

“Untuk yang lain kita lihat perkembangan selanjutnya, nanti kita sampaikan. Nanti menurut hasil penelitian kawan-kawan penyidik masih ada (tersangka), kita sampaikan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, pembangunan Masjid Raya Halsel ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dianggarkan pada tahun 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 29.950.000.000 yang dikerjakan PT. Bangun Utama Mandiri. Kemudian pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 29.895.736.354 yang juga dikerjakan PT. Bangun Utama Mandiri. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019, dikerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.984.783.000.

Penyidikan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor: 748/Q.2/Fd.1/09/2022 tanggal 27 September 2022 terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halsel tahun angggaran 2017-2019.

Perbuatan tersangka AH menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.428.515.798,65  (1,4 miliar) berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.04.03/SR/S2524/PW33/5/2023 tanggal 14 Desember 2023. (gon/ask)