Imran Mengelak soal Pemberian Uang 1,1 Miliar ke AGK, Mengaku Hanya 100 Juta

Imran Yakub saat masuk ke ruang sidang

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Yakub, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang korupsi dengan terdakwa mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (12/6).

Dalam sidang tersebut, majelis hakim menanyakan ke Imran terkait pemberian sejumlah uang ke AGK dengan total Rp 1.145.000.000.

Imran lalu menjelaskan bahwa pemberian uang itu pertama nilainya Rp 50 juta. Uang tersebut diserahkan ke AGK melalui seseorang bernama Faisal. Faisal ini merupakan anggota Pordi (Persatuan Domino) yang diketuai terdakwa Ridwan Arsan.

Uang itu diserahkan setelah dirinya dilantik sebagai Kepala Dikbud pada 10 November 2023 lalu.

“Itu diserahkan setelah pelantikan,” katanya.

Hakim kemudian menanyakan sebelum dilantik apakah ada komunikasi dengan terdakwa AGK. Imran menjawab tidak pernah.

“Tidak mungkin,” potong majelis hakim.

“Tidak ada komunikasi kok saudara begitu saja diangkat jadi kepala dinas,” tanya majelis hakim.

Imran terdiam. Dia lalu mengatakan setelah pemberian 50 juta melalui Faisal, selanjutnya ia serahkan 50 juta lagi ke AGK melalui transfer ke rekening Ramadan Ibrahim.

“Ke rekening Ramadan 50 juta, tapi transfer dua kali. Pertama 25 juta, lalu kedua 25 juta. Hanya itu saja,” ujarnya.

Saat itu, kata Imran, AGK yang masih berstatus gubernur itu sedang berobat ke Jakarta. Imran lalu dimintai uang untuk biaya berobat dan tiket

“Waktu itu diminta 50 juta, tapi kasih 25 juta lebih dulu, karena tidak ada uang. Kemudian transfer lagi 25 juta ke rekening Ramadan,” tuturnya.

Keterangan Imran ini berbeda dengan dakwaan AGK yang dibacakan JPU pada sidang perdana beberapa waktu lalu. Di mana AGK didakwa menerima suap senilai 1.145.000.000 dari Imran Yakub.

Uang ini diberikan Imran ke AGK agar supaya diangkat sebagai Kepala Dikbud Maluku Utara.

Saat JPU menanyakan ke Imran apakah mengikuti asesmen atau uji kompetensi barulah diangkat menjadi Kepala Dikbud. Ia menjawab ia.

Padahal pengangkatan Imran ini jelas-jelas tanpa melalui seleksi terbuka dan hanya berdasarkan surat putusan Mahkamah Agung.

JPU terus mencecar Imran hingga dirinya mengaku bahwa mengikuti asesmen itu pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 mengikuti uji kompetensi dan berselang beberapa bulan kemudian diberhentikan. Hingga November 2023 barulah diangkat kembali tanpa melalui proses asesmen atau seleksi terbuka. (gon/ask)