PENAMALUT.COM, TERNATE – Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengingatkan Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir agar tidak melakukan cawe-cawe di Pilgub.
“Kepada Pj Gubernur Maluku Utara harus tertib. Jikalau sampai ketahuan berpihak, bisa pidana. Lihat saja kemarin saat Raker langsung menanyakan ke Mendagri Tito Karnavian untuk tertibkan Pjs Wali Kota Jayapura, dan sekarang telah proses pemeriksaan,” kata Komarudin, Jumat (8/11).
Anggota Komisi II DPR RI ini juga meminta kepada Bawaslu Maluku Utara dan KPU hingga kabupaten/kota agar bertindak tegas bagi Pj dan Pjs kepala daerah yang cawe-cawe.
Komarudin menegaskan bahwa meskipun PDIP saat ini masih di luar pemerintah, tapi tetap bersatu mendukung Presiden Prabowo dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat.
“Tidak boleh dilakukan seperti zamannya Jokowi yang melibatkan keluarga. Olehnya itu Pj Gubernur/Pjs wali kota dan Bupati jangan cari muka. Kerja yang benar sesuai tugasnya dan memberikan pelayanan yang adil, karena kena masalah tak ada orang bela,” tuturnya.
“Bawaslu dan KPU juga tidak kebal hukum, jadi teman-teman wartawan ikut bantu juga nanti kami tertibkan mereka, bahkan di-DKPP. Setelah itu dipecat bila ikut cawe-cawe, sebab kita diatur oleh undang-undang. Cukup saja Jokowi tabrak aturan untuk urusan keluarga, jangan lagi diulangi,” sambungnya.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya komitmen membangun demokrasi. Sehingga dia mengajakn dan memberi dukungan. Apalagi Maluku dan Maluku Utara ini daerah konflik.
“Jadi jangan cawe-cawe di sini. Kerja secara baik, jangan buat kekacauan. Cukup pileg dan pilpres saja, jangan pilkada lagi,” pungkasnya. (udi/ask)
