PENAMALUT.COM, TERNATE – Provinsi Maluku Utara mulai mengarahkan kompas pembangunannya ke sektor kelautan. Dengan lebih dari 70 persen wilayah berupa lautan, pemerintah daerah kini mendorong transformasi besar melalui penguatan ekonomi biru berbasis perikanan.
Hal ini mengemuka dalam Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut” yang digelar di Ballroom Bella Hotel Ternate, Sabtu (11/4). Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmennya untuk memutus paradoks kemiskinan di wilayah pesisir.
Menurut Sherly, kekayaan laut Maluku Utara belum memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan nelayan karena belum adanya hilirisasi yang kuat.
“Tanpa hilirisasi dan keterlibatan swasta, potensi laut kita hanya akan tersimpan di bawah air tanpa nilai ekonomi bagi rakyat,” tegasnya di hadapan akademisi, pengusaha, dan pimpinan OPD.
Untuk itu, Pemprov Malut menyiapkan empat pilar utama transformasi sektor perikanan. Pertama, modernisasi armada tangkap dengan fokus pada kapal 5–20 GT agar nelayan dapat mengakses BBM subsidi dan memperkuat kedaulatan di zona tangkap lokal.
Kedua, revitalisasi rantai dingin melalui pembangunan dan penguatan cold storage serta pabrik es di titik strategis seperti Dufa-Dufa Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.
Ketiga, hilirisasi dan kehadiran offtaker guna memastikan hasil tangkapan memiliki nilai tambah dan harga tetap stabil saat panen melimpah. Keempat, mendorong investasi sehat dengan skema bagi hasil yang adil dan menguntungkan semua pihak.
Dalam forum tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri, memaparkan potensi besar Maluku Utara sebagai “tambang protein” nasional.
Ia menyebut, dengan pendekatan teknologi seperti GIS dan prinsip Maximum Sustainable Yield, sektor perikanan Malut dapat memberikan kontribusi ekonomi luar biasa.
“Pengembangan 10.000 hektare tambang udang vaname saja bisa menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp45 triliun, tiga kali lipat dari APBD Maluku Utara saat ini,” ungkap Rokhmin.
Diskusi juga diperkaya masukan dari akademisi seperti M Irfan Koda yang mendorong pengembangan komoditas cepat tumbuh seperti rumput laut dan ikan nila. Sementara Djanib Ahmad menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam program bantuan nelayan agar tepat sasaran.
Selain itu, isu stunting di wilayah pesisir turut menjadi perhatian, dengan dorongan pemanfaatan protein ikan lokal sebagai solusi gizi masyarakat.
Menutup diskusi, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, menyatakan kesiapan seluruh OPD untuk mengeksekusi visi besar tersebut. Pemerintah berkomitmen mendorong transisi dari ketergantungan sektor tambang menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.
Bagi Gubernur Sherly, keberhasilan kebijakan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat pesisir.
“Indikator kesuksesan kita adalah saat anak-anak nelayan bisa tersenyum dan bersekolah tinggi dari hasil keringat orang tua mereka di laut,” pungkasnya.
