PENAMALUT.COM, SOFIFI – Angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren penurunan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan tercatat 5,59 persen, turun 0,22 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 5,81 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan persoalan kemiskinan tidak boleh hanya dilihat dari angka statistik.
“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita,” ujar Sarbin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Selasa (11/8).
Menurut Sarbin, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang dilakukan secara konsisten di bawah arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, bersama pemerintah kabupaten/kota serta seluruh mitra pembangunan.
Sejumlah program yang menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan juga terus diperkuat.
Di sektor pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) meningkat menjadi Rp50 miliar pada 2026, dari Rp30 miliar pada 2025.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga mengalami peningkatan. Jumlah penerima bantuan naik menjadi 1.200 penerima pada 2026, dibandingkan 700 penerima pada tahun sebelumnya.
Sementara melalui program Beasiswa Malut Bangkit, Pemprov Malut memberikan dukungan kepada 624 mahasiswa yang tersebar di 22 perguruan tinggi dengan anggaran sekitar Rp18 miliar.
Di bidang kesehatan, alokasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp21,75 miliar, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 411 ribu orang.
Pemprov juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar 232 pelaku usaha di sembilan kabupaten/kota, serta memberikan bantuan alat dan mesin pertanian berupa sprayer, hand tractor, hingga pupuk.
Semsntara Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, mengatakan Rakor TKPK menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan.
Menurutnya, koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.
“Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya yang akan menjadi data dasar masing-masing perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan di tahun mendatang,” jelas Sarmin.
Dalam rakor tersebut, Bappeda juga memaparkan proyeksi angka kemiskinan kabupaten/kota di Maluku Utara pada 2026.
Halmahera Barat diproyeksikan berada pada kisaran 4,03–5,40 persen, Halmahera Tengah 3,69–9,62 persen, Kepulauan Sula 5,62–7,82 persen, Halmahera Selatan 3,59–5,63 persen, Halmahera Utara 3,27–4,07 persen, Halmahera Timur 9,15–11,82 persen, Pulau Morotai 3,89–5,04 persen, Pulau Taliabu 5,90–6,43 persen, Ternate 2,34–2,98 persen, dan Tidore Kepulauan 4,52–5,88 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan intervensi berbeda di setiap daerah.
Sarbin pun meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dan pertukaran data agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Sejalan dengan komitmen Gubernur Sherly Tjoanda terhadap pengentasan kemiskinan, Pemprov Malut juga terus mendorong penyempurnaan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
Penguatan basis data sosial ekonomi menjadi salah satu kunci. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan dimanfaatkan sebagai rujukan bersama lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Dengan basis data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat memastikan berbagai bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (ask)
