PENAMALUT.COM, TERNATE – Di balik upaya Pemerintah Kota Ternate menggandeng daerah penghasil pangan, tersimpan persoalan yang lebih mendasar. Mengapa sekitar 80 persen kebutuhan pangan masyarakat Ternate masih harus didatangkan dari luar Maluku Utara?
Pertanyaan itu menjadi penting, karena ketergantungan pasokan dari luar daerah bukan sekadar persoalan perdagangan. Bagi kota kepulauan dengan luas daratan terbatas dan jumlah penduduk sekitar 218 ribu jiwa, ketergantungan tersebut membuat harga pangan sangat rentan terhadap gangguan distribusi, cuaca, biaya angkutan, hingga perubahan harga di daerah pemasok.
Persoalan ini kembali mengemuka saat Pemerintah Kota Ternate menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan penandatanganan kerja sama di Probolinggo, Rabu (2/9).
Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly secara terbuka mengakui besarnya ketergantungan tersebut.
“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” kata Rizal.
Angka 80 persen tersebut menunjukkan persoalan struktural dalam sistem pangan Ternate.
Ternate bukan daerah agraris. Keterbatasan lahan membuat produksi pangan lokal tidak mampu menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat. Akibatnya, pasar Ternate bergantung pada daerah produsen di luar wilayah.
Dalam situasi normal, sistem tersebut mungkin berjalan. Namun ketika terjadi gangguan distribusi, dampaknya dapat langsung terasa di pasar.
Bawang merah, cabai, dan tomat menjadi contoh nyata. Komoditas yang dikenal sebagai Barito tersebut sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dan perubahan harga.
Karena itu, kerja sama dengan Probolinggo diarahkan untuk membuka jalur pasokan yang lebih langsung dari daerah produsen menuju Ternate.
Namun di sinilah persoalan berikutnya muncul: apakah membuka jalur pasokan dari luar daerah cukup untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan Ternate dalam jangka panjang? Atau justru ketergantungan tersebut akan terus berulang selama produksi pangan lokal tidak diperkuat?
Persoalan pasokan juga tidak berdiri sendiri. Rizal menyebut tingginya permintaan pangan dari sektor industri ekstraktif dan perusahaan tambang berskala besar di Maluku Utara, termasuk Harita dan IWIP, turut memengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
Artinya, kebutuhan pangan di Maluku Utara tidak hanya didorong oleh pertumbuhan penduduk, tetapi juga oleh ekspansi aktivitas industri. Di tengah meningkatnya permintaan, Ternate justru memiliki keterbatasan produksi.
Kondisi ini menciptakan situasi yang patut diperiksa lebih jauh, ketika kebutuhan terus meningkat, sementara kapasitas produksi lokal terbatas, seberapa besar ketahanan pangan Ternate sebenarnya bergantung pada daerah lain?
Pemerintah Kota Ternate mencoba menjawab persoalan tersebut melalui KAD dengan Probolinggo.
Tidak hanya membawa pejabat, Pemkot Ternate juga memboyong lima pengusaha atau pedagang besar komoditas Barito yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate.
Mereka dipertemukan dengan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo untuk mendorong transaksi langsung antarpelaku usaha.
“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” ujar Rizal.
Langkah tersebut penting karena persoalan pangan tidak cukup diselesaikan dengan memorandum atau seremoni kerja sama.
Pemkot Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjanji mengawasi serta memfasilitasi kerja sama bisnis tersebut agar berjalan transparan dan akuntabel.
Kerja sama dengan Probolinggo dapat menjadi solusi jangka pendek untuk memperkuat pasokan. Tetapi ketergantungan 80 persen terhadap pangan dari luar daerah menunjukkan bahwa persoalan Ternate jauh lebih besar daripada sekadar mencari pemasok baru.
Pemerintah daerah perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, apa strategi jangka panjang untuk mengurangi kerentanan pangan kota yang sebagian besar kebutuhannya masih didatangkan dari luar?
Keterbatasan lahan memang menjadi fakta geografis. Namun, keterbatasan tersebut tidak otomatis berarti seluruh persoalan produksi pangan harus diserahkan kepada daerah lain.
Penguatan produksi pangan yang memungkinkan di wilayah Ternate dan sekitarnya, pengembangan rantai dingin, efisiensi distribusi, penguatan pelaku usaha lokal, hingga kerja sama produksi dengan kabupaten penghasil di Maluku Utara menjadi bagian yang perlu dihitung secara serius.
Sebab jika 80 persen kebutuhan pangan masih bergantung dari luar, maka setiap gangguan pada jalur distribusi berpotensi menjadi gangguan terhadap stabilitas harga di Ternate.
Pada akhirnya, kerja sama Ternate-Probolinggo bukan hanya soal mendatangkan bawang merah, cabai atau tomat.
Pemkot Ternate diharapkan mampu mengubah ketergantungan pasokan menjadi sistem pangan yang lebih aman, efisien dan berkelanjutan bagi 218 ribu penduduk Ternate. (udi/ask)
