PENAMALUT.COM, TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan penyesuaian besar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Tekanan pendapatan dan perubahan kemampuan fiskal daerah membuat sejumlah pos belanja harus dipangkas.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menjelaskan kondisi tersebut saat menyampaikan Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 beserta Nota Keuangan, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/9).
Di hadapan DPRD, Muhammad Sinen menyebut penyesuaian belanja menjadi konsekuensi dari perubahan pendapatan daerah dan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang direncanakan.
“Penurunan belanja terbesar adalah Belanja Operasi Rp87.126.942.539 dan Belanja Modal Rp41.113.533.925 sebagai konsekuensi penyesuaian pendapatan dan evaluasi kegiatan,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi diarahkan terhadap belanja yang dinilai belum mendesak. Namun, pemerintah daerah mengakui kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap target kinerja sejumlah program.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, pemerintah memastikan sejumlah kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas. Alokasi yang disiapkan antara lain sektor kesehatan sebesar Rp158,48 miliar, pendidikan Rp194,72 miliar atau 22,52 persen, serta infrastruktur dasar Rp170,30 miliar atau 19,70 persen.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp5,60 miliar untuk persampahan, Rp8,82 miliar untuk pertanian dan perikanan, Rp6,14 miliar untuk pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sekitar Rp29,48 juta untuk UMKM.
Untuk menghadapi potensi bencana El Nino, Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan sebesar Rp4,21 miliar.
Sementara itu, belanja transfer bantuan keuangan mengalami kenaikan Rp26,48 miliar untuk Alokasi Dana Desa (ADD), menyusul perubahan alokasi dari 5 persen menjadi 10 persen.
Di sisi pendapatan, pemerintah daerah menyebut terdapat kenaikan sebesar Rp44,427 miliar. Kenaikan tersebut merupakan akumulasi penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Khusus target PAD, terdapat kenaikan Rp2,5 miliar yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Tidore.
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi dan potensi pendapatan yang masih dapat dicapai hingga akhir tahun anggaran.
Peningkatan status rumah sakit juga disebut turut memengaruhi kemampuan BLUD dalam meningkatkan pendapatan. Hingga Juli 2026, realisasi pendapatan BLUD RSD Tidore disebut telah mencapai 65 persen.
Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD adalah pembiayaan daerah, khususnya penggunaan SiLPA.
Muhammad Sinen menjelaskan, SiLPA sebelum perubahan tercatat sebesar Rp174,929 miliar dengan asumsi adanya kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Namun, realisasi pencairan kurang bayar tersebut hanya mencapai Rp25,395 miliar.
Karena itu, SiLPA dalam Perubahan APBD 2026 menggunakan angka hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Angka tersebut akan digunakan untuk menutup defisit sekaligus membayar kewajiban kepada pihak ketiga.
Selain itu, Pemkot Tidore mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar kepada Perumda Ake Mayora.
Penyertaan modal tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan Perumda. Saat ini, pendapatan daerah dari badan usaha tersebut disebut baru bersumber dari pajak air bawah tanah.
Muhammad Sinen kemudian meminta DPRD mencermati secara serius setiap program dan kegiatan yang masuk dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Ia berharap DPRD dapat menilai dan memboboti setiap program agar perubahan anggaran yang ditetapkan benar-benar berkualitas serta sesuai kebutuhan masyarakat.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan untuk membangun Kota Tidore Kepulauan yang kita cintai,” tutupnya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Ridwan Yamin, dan diikuti 20 dari 25 anggota DPRD.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Forkopimda, para asisten Sekda, staf ahli wali kota, serta pimpinan OPD.
