Kuasa Hukum Sukarjan: Ketua Panitia Haornas Harus Bertanggung Jawab

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan hari olahraga nasional (Haornas) Sukarjan Hirto, Agus Salim, meminta Ketua Panitia Haornas M. Tauhid Soleman agar bertanggung jawab dalam kasus ini.

Ini disampaikan Agus Salim saat ditemui wartawan usai mendampingi Sukarjan Hirto dalam pemeriksaan di Kejari, Jumat (29/7) tadi.

“Yang jelasnya klien kami (Sukarjan Hirto) dari awal cukup kooperarif. Saya ingin menjelaskan bahwa klien kami tidak pernah menerima sepersen pun terkait dengan dana Haornas ini,” jelas Agus Salim.

Menurutnya, ada beberapa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh EO (Event Organizer). Di EO ini ada anggaran yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rp 600 juta yang kewajarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kemudian klien kami pernah menyuruh EO untuk segera membuat pertanggungjawaban. Tapi EO-nya malah tidak mau membuat pertanggungjawaban,” sesalnya.

Terkait uang Rp 100 juta yang dipinjam oleh EO kepada mendiang mantan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman kemungkinan lewat Sukarjan.

“Yang meminjam itu bukan Almarhum Burhan, tapi Bendahara Dispora saat itu. Kasus ini harus didalami, karena bukan hanya klien kami saja yang menjadi tersangka. Ada juga pihak-pihak lain yang turut melakukan kontribusi,” katanya.

Agus menyebut dari Ketua Panitia Kegiatan Haornas kemudian terjadilah perubahan anggaran. Usulan perubahan anggaran muncul dari Ketua Panitia Haornas yang saat itu menjabat Sekertatis Daerah, yakni M. Tauhid Soleman.

Pada saat rapat bersama EO kegiatan dengan pihak Kementrian Pemudan dan Olahraga (Kemempora) maupun lembaga teknis, yakni Dispora. Dalam pertemuan itu ada usulan anggaran untuk perubahan.

“Dari situlah mereka membuat perubahan. Jadi kenapa pihak-pihak yang sudah nyata-nyata secara kasat mata bahwa itu terlibat, tapi kenapa dibiarkan,” tandasnya.

Ia meminta Kejaksaan harus berani mengungkap dan meminta pertanggungjawaban hukum kepada yang turut melakukan kontribusi terkait dengan bocornya dana Haornas.

“Ini bukan hanya pelaksana teknis di Dispora, tapi Ketua Panitia Haornas (M. Tauhid Soleman) juga harus bertanggung jawab,” pintanya.

Agus membeberkan Ketua Panitia Haornas yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Ternate, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dijadikan tersangkan.

“Kami anggap penyelidikan ini ada standar ganda. Agar semua orang itu punya kesamaan hak di depan hukum, maka tidak ada yang harus dibeda-bedakan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, penetapan tersangka Sukarjan berdasarkan surat Nomor: TAP-03/02.10/fd.2/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Abdullah.

Selain Sukarjan, penyidik juga lebih dulu menetapkan YC sebagai tersangka. Tersangka YC merupakan Direktur CV NK selaku tim kreatif pada kepanitiaan nasional kegiatan Haornas ini, ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka pada Rabu, 21 Juli 2022, berdasarkan surat penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate tentang penetapan tersangka nomor: TAP – 02/Q.2.10/Fd.2/07/2022.

Kegiatan Haornas bersumber dari dua anggaran, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 2,5 miliar dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate senilai Rp 2,8 miliar. (gon/ask)