PENAMALUT.COM, SOFIFI – Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tak memasukkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai prioritas pembangunan infrastruktur.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Jufri Yakuba, mengatakan bahwa dalam dokumen RPJMD, Pulau Taliabu belum dimasukkan dalam perioritas
pembangunan infrastruktur. Padahal, kata Jufri, salah satu indikator penyumbang kemiskinan adalah rendahnya konektifitas antar wilayah dan antar sentral sentral produksi.
“RPJMD merupkan dokumen perencanaan yang sangat fundamental bagi proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena menjadi rujukan setiap rumusan kebijakan dan program pemerintah daerah selama 5 tahun. Dokumen RPJMD juga merupakan satu potret utopia masyarakat yang akan dicapai pada kurun waktu lima tahun ke depan, yang secara harfiah bisa saja disebutkan bahwa wajah Maluku utara lima tahun ke depan sangat ditentukan oleh dokumen RPJMD ini,” ucapnya saat menyampaikan pandangan fraksi atas Ranperda RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Senin (4/8).
Sehingga itu, Fraksi Gerindra memberikan penegasan kepada Bappeda Maluku Utara untuk memasukkan Pulau Taliabu dalam skala prioritas pembangunan infrastruktur demi terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta kejelasan terkait beberapa ruas jalan yang ditingkatkan menjadi status nasional.
Peningkatan status jalan provinsi ke jalan nasional itu yakni ruas Sidangoli-Jailollo sepanjang 31 kilometer, Jailolo-Goal-Ibu sepanjang 66,15 kilometer, dan ruas Ibu-Kedi 31,68 kilometer. (nox/ask)
