Oleh: Abbas Hi Hamid
_______________
Rasanya gatal kalau di hari-hari sesuram ini, saya tidak menulis tentang Indonesia.
Belum selesai masalah gempa di NTT, kebakaran hutan di Kalimantan, dan entah berapa banyak kabar buruk lain yang datang bergantian, pagi ini kanal media sosialku kembali penuh dengan berita abu vulkanik Anak Krakatau yang sudah meluas sampai Jakarta. Instastory teman-temanku bahkan berisi dokumentasi yang terasa agak… ganjil: mengelap abu dari kaca mobil.
Lucu juga, kalau dipikir-pikir. Di negara ini, bencana bisa datang dari mana saja. Dari tanah yang tiba-tiba bergerak, gunung yang tiba-tiba meletus, hujan yang turun terlalu lama, air laut yang naik, sampai hutan yang terbakar (atau dibakar?).
Dan setiap kali terjadi, kita selalu terlihat sedikit terkejut, seolah-olah Indonesia baru saja diberi tahu bahwa ia memang berada di Cincin Api Pasifik.
Padahal kita sudah tahu. Sejak lama.
Kita tahu sejak lama bahwa kita tinggal di negara yang sangat rentan terhadap bencana. Kita tahu gempa akan terjadi lagi, gunung api akan meletus lagi, banjir akan datang lagi, dan cuaca ekstrem akan semakin menjadi persoalan. Yang tidak kita tahu hanya kapan. Dan justru karena kita tidak tahu kapan, seharusnya kita punya alasan yang sangat kuat untuk selalu siap.
Tapi entah kenapa, kesiapsiagaan bencana sering terasa seperti sesuatu yang baru kita anggap penting setelah bencananya terjadi.
Melihat bencana yang datang silih berganti dan daftar korban yang terus bertambah, entahlah, pikiranku langsung sampai ke satu hal yang agak membosankan untuk dibicarakan, tapi rasanya penting: pemerintah. Satu hal yang menggangguku adalah soal anggaran. Bukan karena aku tiba-tiba merasa bisa menilai apakah sebuah kementerian pantas mendapat lebih banyak daripada yang lain. Aku tidak punya kapasitas untuk menentukan angka idealnya.
Tapi aku cukup mengerti bahwa: disaster preparedness costs money.
Dan Indonesia adalah negara yang secara geografis tidak punya kemewahan untuk menganggap kesiapsiagaan sebagai pengeluaran tambahan.
Ambil contoh BMKG.
Pada tahap perencanaan anggaran 2026, BMKG pernah mendapat pagu indikatif sekitar Rp1,89 triliun, sementara kebutuhan anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp3,56 triliun. Ada gap sekitar Rp1,66 triliun. Angka itu kemudian berubah melalui berbagai penyesuaian anggaran; pagu awal 2026 menjadi sekitar Rp2,68 triliun dan pagu efektifnya sekitar Rp2,46 triliun per Agustus. BMKG sendiri masih menyebut adanya backlog antara kebutuhan program dan anggaran yang tersedia.
Saya tidak sedang bilang, “Rp2,46 triliun setahun itu terlalu kecil.” saya tidak tahu. Masalahnya, kalau kita memang tahu risikonya sebesar ini, kenapa kapasitas untuk menghadapinya masih harus terus bernegosiasi dengan keterbatasan anggaran?
Bagaimana ya, anggaran BMKG dalam satu tahun itu tidak jauh dari anggaran MBG dalam dua hari.
Saya sih percaya uang BMKG bukan cuma untuk orang2 yang tiap pagi membuat grafik cuaca di televisi. Ada alat yang harus dirawat, sensor yang harus bekerja, radar, satelit, sistem pengamatan, data gempa, sistem peringatan dini, pengamatan laut, dan infrastruktur komunikasi. Hal2 yang mungkin tidak pernah kita pikirkan ketika semuanya berjalan baik.
Sampai suatu pagi kita bangun, membuka Instagram, dan melihat abu vulkanik di kaca mobil. Baru kita sadar bahwa ternyata ada sistem yang selama ini bekerja di belakang layar supaya kita bisa tahu apa yang sedang terjadi.
Dan sistem itu tidak bekerja dengan niat baik saja. Ia bekerja dengan alat, dengan manusia, dengan data, dan, ya, dengan uang.
Lalu juga BNPB.
Kalau BMKG tugasnya memberi kita informasi soal ancaman yang mungkin terjadi, BNPB berurusan dengan pertanyaan setelahnya: negara bisa melakukan apa ketika ancaman itu benar benar menjadi bencana? Dan untuk menjalankan fungsi itu, alokasi BNPB untuk 2026 berada di kisaran Rp491 miliar. Untuk satu tahun.
Sekali lagi, aku tidak tahu apakah angka itu cukup. Tapi bagaimana ya, anggaran MBG saja dalam 1 hari 1 triliun.
Coba pikirkan negara macam apa yang sedang kita kelola. Negara kepulauan dengan ratusan gunung api, wilayah pesisir yang sangat luas, jutaan orang yang tinggal di kawasan rawan bencana, kota-kota yang terus berkembang, dan perubahan iklim yang membuat sebagian risiko menjadi semakin kompleks.
Lalu kita berharap sistem penanggulangan bencana bekerja ketika sesuatu terjadi.
Tentu saja harus bekerja. Tapi sistem tidak muncul secara ajaib ketika bencananya datang. Sistem dibangun bertahun tahun sebelumnya.
Mungkin yang membuatku kesal angkanya. Bukan Rp1,89 triliun, bukan Rp2,46 triliun, bukan pula Rp491 miliar. Yang membuat saya kesal adalah bagaimana kita sering memperlakukan mitigasi sebagai biaya, padahal sebenarnya ia adalah cara membeli waktu, bahkan nyawa.
Dalam bencana, waktu itu mahal sekali. Beberapa menit bisa menentukan apakah seseorang sempat evakuasi. Beberapa jam bisa menentukan apakah bandara tetap beroperasi atau harus ditutup. Beberapa hari bisa menentukan apakah sebuah daerah bisa mempersiapkan rumah sakit, tempat pengungsian, logistik, dan tenaga kesehatan.
Peringatan dini jelas tidak menghentikan gunung meletus. Ia hanya memberi kita waktu. Dan terkadang, waktu adalah satu satunya hal yang bisa menyelamatkan nyawa.
Itulah mengapa saya agak terganggu dengan cara kita membicarakan efisiensi seolah semua rupiah memiliki nilai yang sama. Tentu saja kita harus efisien. Negara tidak boleh membakar uang untuk program yang tidak jelas manfaatnya, anggaran publik harus diawasi, dan pemborosan harus dipotong.
Tapi ada perbedaan antara memangkas pemborosan dan memangkas kapasitas. Dan kita harus cukup waras untuk tahu bedanya. Karena ada beberapa hal yang memang baru terlihat nilainya ketika semuanya gagal.
Pagi ini, abu Anak Krakatau sampai ke Jakarta. Bukan berarti Jakarta berada di zona bahaya erupsi; radius bahaya aktivitas gunung saat ini adalah 3 kilometer dari kawah aktif. Tapi abu tidak peduli dengan batas administratif. Ia bisa dibawa angin, mengganggu penerbangan, masuk ke mata dan saluran pernapasan, dan membuat orang yang bahkan tidak tinggal di dekat gunung api ikut merasakan konsekuensi dari sesuatu yang terjadi jauh dari rumah mereka.
Tiba tiba kita diingatkan lagi bahwa bencana tidak pernah benar-benar tinggal di satu tempat. Satu gunung bisa mengganggu satu bandara. Satu gempa bisa memengaruhi satu provinsi. Dan satu kegagalan sistem peringatan dini bisa mengubah sesuatu yang seharusnya bisa diantisipasi menjadi tragedi.
Maka pertanyaannya bukan lagi, “Kenapa bencana terus terjadi?” Kita sudah tahu jawabannya. Pertanyaan yang jauh lebih mengganggu adalah: setelah tahu semua ini, apa yang sebenarnya kita lakukan untuk bersiap?
Aku paham, negara tidak mungkin bisa menghentikan bencana. Tidak ada jumlah anggaran yang bisa membuat Indonesia berhenti menjadi negara rawan gempa. Tidak ada teknologi yang bisa membuat gunung api tidak pernah meletus.
Tapi negara bisa menentukan seberapa besar kerusakan yang kita izinkan terjadi ketika bencana akhirnya datang.
Dan untuk itu, kita membutuhkan sistem. Kita membutuhkan BMKG untuk mendeteksi, BNPB untuk mengoordinasikan, pemerintah daerah untuk bertindak, dan anggaran yang membuat semua itu benar-benar bisa bekerja, bukan sekadar terlihat bagus di atas kertas.
Karena bencana berikutnya bukan pertanyaan if. It is a question of when.
Dan menurutku, hal paling menyedihkan yang bisa dilakukan sebuah negara yang sudah tahu bencana akan datang adalah menunggu bencana itu terjadi dulu, baru bertanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghadapinya.
Kita tidak bisa menganggarkan bencana setelah bencana terjadi. Kita harus membayar untuk bersiap sebelumnya.
Kalau tidak, pada akhirnya kita akan selalu membayar juga. Hanya saja, kali ini tagihannya mungkin datang dalam bentuk rumah yang hancur, penerbangan yang lumpuh, sistem kesehatan yang kewalahan, atau sesuatu yang jauh lebih mahal: nyawa yang hilang.
