MAJANG  

Pemkot Ternate Sibuk Berebut Panggung, Warga Pulau-Pulau Dibiarkan Berjuang Sendiri

Salah satu kegiatan seremonial, JKPI, yang terlihat mewah diselenggarakan Pemkot Ternate.

PENAMALUT.COM, TERNATE — Pemerintah seharusnya hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan hanya ketika kamera menyala dan kegiatan seremonial menjadi ruang membangun citra.

Ironi itu terlihat di Pemerintah Kota Ternate. Saat warga Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua masih menghadapi persoalan pelayanan dasar, sejumlah pejabat Pemkot Ternate justru terlihat aktif dalam berbagai kegiatan seremonial.

Panggung pemerintahan ramai, tetapi persoalan warga di pulau-pulau seolah berjalan sendiri.

Di Pulau Moti, belum lama ini seorang pasien meninggal dunia setelah ambulans laut Andalan Bahim tak kunjung tiba menjemput. Keluarga pasien telah menghubungi petugas berwenang agar ambulans segera bertolak ke Moti. Namun, lebih dari lima jam menunggu, ambulans tak datang dengan alasan kehabisan BBM.

Padahal, ambulans laut tersebut disediakan sebagai sarana rujukan pasien gawat darurat dari Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua menuju Kota Ternate untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai.

Persoalan ini sempat dibahas DPRD Kota Ternate melalui hearing dengan OPD terkait. Namun, setelah rapat, publik kembali bertanya soal hasil dan tindak lanjutnya.

Di Pulau Hiri, sekitar dua bulan lalu, ruas jalan yang menjadi akses warga Kelurahan Tomajiko dan Dodari Isa mengalami amblas. Tokoh pemuda dan masyarakat telah menyuarakan persoalan itu, tetapi respons Pemkot baru muncul setelah kondisi tersebut ramai diberitakan media.

Itupun belum berujung perbaikan. Pemkot menyatakan masih perlu berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. Akibatnya, lebih dari dua bulan warga masih menghadapi akses jalan yang rusak.

Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa pemerintah lebih cepat merespons persoalan setelah menjadi konsumsi publik dibanding ketika keluhan pertama kali disampaikan warga.

Salah satu warga Kota Ternate, Andi, menyesalkan sikap pejabat Pemkot yang dinilainya lebih banyak terlihat dalam kegiatan seremonial, sementara persoalan pelayanan dasar masyarakat belum sepenuhnya teratasi.

Menurut Andi, pemerintah semestinya menjadikan persoalan warga sebagai prioritas utama, terutama menyangkut kebutuhan mendesak seperti layanan kesehatan dan akses transportasi antarpulau.

“Jangan sampai pemerintah terlihat sibuk dengan kegiatan dan panggung seremonial, sementara warga di pulau-pulau masih berjuang sendiri menghadapi persoalan dasar. Pemerintah harus hadir ketika masyarakat benar-benar membutuhkan,” sesal Andi.

Di sisi lain, kegiatan seremonial pemerintahan justru terlihat semarak. Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), misalnya, turut menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai apresiasi terhadap salah satu pejabat, meski tidak jelas dari mana apresiasi tersebut berasal.

Begitu pula kegiatan pembagian bantuan yang sebenarnya dapat ditangani camat atau OPD terkait, namun masih kerap dikemas sebagai ruang tampil dan publikasi pejabat.

Seolah-olah setiap bantuan harus memiliki panggung dan setiap panggung harus memiliki tokoh.

Jika aktivitas tersebut mulai diarahkan untuk membangun popularitas politik menuju Pemilihan Wali Kota Ternate berikutnya, maka pemerintah perlu bercermin. Sebab, jabatan publik bukan panggung untuk mengejar popularitas, melainkan amanah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Warga Moti membutuhkan ambulans yang siap ketika nyawa dipertaruhkan. Warga Hiri membutuhkan jalan yang aman. Masyarakat Batang Dua membutuhkan pelayanan dasar yang layak tanpa harus menunggu persoalannya viral.

Pemerataan pelayanan tidak boleh kalah oleh pemerataan panggung. Publik juga semakin kritis dan tidak mudah terpengaruh pencitraan. Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa sering pejabat tampil dalam seremoni, tetapi dari seberapa cepat ambulans datang, jalan rusak diperbaiki, pelayanan diberikan, dan pemerintah hadir ketika warga membutuhkan.

Panggung bisa diperebutkan, pujian bisa diciptakan, dan pemberitaan bisa dikemas. Tetapi kesulitan warga tidak akan selesai dengan pencitraan.

Yang akan diingat masyarakat bukan siapa pejabat yang paling sering tampil dalam seremoni, melainkan siapa yang benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan. (ask)